Pada Pidato Kenegaraan Jokowi, Buruh Akan Demo Tuntut Pencabutan Perppu Ormas

Konferensi Pers Bersama KSPI, KPBI, GSBI, dan FSUI

Buruh.co Jakarta – Gabungan berbagai gerakan buruh akan melakukan unjuk rasa penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang tentang Ormas. Gerakan Buruh mengambil momen pidato kenegaraan karena menuntut tanggung jawab Presiden Joko Widodo pada rakyat atas sempitnya ruang demokrasi di tengah kondisi ekonomi yang semakin memiskinkan buruh.

Gerakan buruh yang tergabung menuntut pencabutan PERPPU Ormas adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI).

“Kaum buruh sebagai bagian dari bangsa ini berkomitmen menolak PERPPU Ormas dengan kekuatan massa sekitar 1.500 orang dari berbagai elemen buruh,” ujar Sekretaris Jenderal KPBI Damar Panca Mulya pada Selasa, 15 Agustus 2017.

Gabungan gerakan buruh tersebut menolak mempercayai argumen pemerintah bahwa PERPPU Ormas bertujuan untuk melawan radikalisme dan mempertahankan Pancasila. Ini karena aturan yang seharusnya dikeluarkan hanya pada saat genting tersebut dapat membubarkan ormas tanpa pengadilan dan bahkan mempidanakan anggota hingga seumur hidup menggunakan pasal-pasal karet. Pasal-pasal karet, sebagaimana ada dalam pasal 53, itu antara lain soal mengganggu ketertiban umum, penodaan agama, makar, dan tindakan permusuhan, termasuk pada penyelenggara negara.

Sekjen KPBI Damar Panca Mulya mengaku pasal-pasal karet tersebut dapat digunakan secara semena-mena untuk membungkam pengkritik pemerintah. Terlebih, buruh terus memprotes kebijakan pemerintah yang terus memerosotkan daya beli. Kebijakan itu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan 78/2015 yang menurunkan upah dan pencabutan subsidi listrik.

Lebih lanjut, Damar menegaskan PERPPU Ormas merupakan upaya pemerintah menutup kegagalan menyejahterakan rakyat. “Pemerintah gagal menyejahterakan rakyat karena orientasinya selalu pada modal, kapitalisme internasional Yang krisis di negara maju dan menyasar Indonesia,” ujarnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan PERPPU Ormas ini merupakan bentuk standar ganda pemerintah yang mementingkan modal. “Pemerintah main dua kaki, yang berhubungan dengan kepentingan rakyat boleh dibubarkan sepihak oleh negara. Tapi modal tidak bisa. Kita tahu, banyak perusahaan merugikan negara dan buruh,” kritiknya.

Anggota governing body di Organisasi Perburuhan Internasional PBB itu menekankan gerakan buruh tidak tengah membela HTI yang dibubarkan pemerintah. “Sekali lagi, kami bukan di situ. Ini soal modal,” imbuhnya. Ia menegaskan, kekuatan modal di PERPPU Ormas telah mencederai persamaaan hak di muka hukum karena mendiskriminasikan rakyat yang mengkritik pemerintah.

Iqbal bahkan menyamakan Presiden Joko Widodo sama dengan Soeharto. Keduanya sama-sama mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan pemerataan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dikejar dengan stabilitas melalui pembungkaman pada yang mengkritik. “Ini menjaga pertumbuhan ekonomi. Menjaga 16 paket kebijakan ekonomi yang banyak gangguan, dikritik. Kalau dulu Soeharto pakai stabilitas pembangunan, sekarang pakai PERPPU Ormas,” ungkapnya.