Mogok Buruh PT Jovan Technologies Tuntut Kepastian Kerja

Mogok Kerja Buruh PT Jovan Technologies Batam

 

 

Apakah ada aturan mengenai status kerja? Kenapa diperusahaan tempat saya bekerja, mayoritas statusnya dikontrak. Nah, apa status permanen itu harus menunggu 2 tahun dulu? Tapi kok ada yang sudah 5 tahun bekerja masih tetap dikontrak?

Status kerja merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pekerja sehingga keberadaan status kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Ketenagakerjaaan No. 13 Tahun 2013 maupun Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam aturan tersebut menyebutkan ada 2 jenis status kerja, yaitu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dikenal dengan istilah Kontrak dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dikenal dengan istilah Permanen.

Nah, untuk menentukan status kerja dapat dilihat pada Undang-undang Ketenagakerjaaan No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) yang menyatakan;

  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertuntu, yaitu:
  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman;
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(7) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Berdasarkan pasal diatas, maka kita sebagai pekerja PT. Jovan Technologies harus mengeceknya.

Pertama, apakah pekerjaan itu sekali selesai atau sementara sifatnya? Contoh pekerjaan yang sekali selesai adalah membangun jalan. Jika pembangunan jalan sudah selesai maka selesainya hubungan kerja tersebut. Nah, pekerjaan seperti itu dapat di kontrak.

Kedua, apakah pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam jangka paling lama 3 tahun. Ambil contoh dalam pengerjaan sebuah Bandara atau tower pembangkit tenaga listrik memakan waktu 2 tahun, maka boleh dikontrak.

Ketiga, pekerjaan yang tergantung cuaca. Nah, apakah PT. Jovan Technologies melakukan kegiatannya berdasarkan musim atau cuaca?

Dan yang terakhir, keempat, apakah PT. Jovan Technologies sedang melakukan penjajakan produk baru atau uji coba?.

Setelah anda periksa, ternyata jenis dan sifat pekerjaannya PT. Jovan Technologies tidak memenuhi ketentuan diatas. Oleh karena itu sudah seharusnya pekerja PT. Jovan Technologies mendapatkan status kerja permanen (PKWTT). Kanapa begitu, karena status kontrak tidak bisa diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus.

Namun faktanya masih banyak pekerja kontrak di PT. Jovan Technologies meskipun sifat dan pekerjaannya yang terus-menerus. PTP. FPBI PT. Jovan Technologies melihat ini adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Oleh karena itu, PTP. FPBI PT. Jovan Technologies mengajukan perundingan Bipartit. Bipartit adalah perundingan dua pihak antara pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Perundingan bipartit diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan. Dan bipartit sudah terlaksana 4 (empat) kali namun tidak ada kesepakatan.

Sebagai catatan; dalam perundingan kedua belah pihak harus mendasarkan pada aturan atau produk hukum yang ada misalnya; Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Perusahaan dan Perjanjijan Bersama (PB).

Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika sudah diadakan bipartit namun tidak ada kesepakatan, serikat buruh dapat melakukan pemogokan?

Dalam pasal 137 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.”

Apakah mogok kerja harus memberitahukan secara tertulis, agar sah mogok kerjanya?

PTP. FPBI. PT. Jovan Technologies telah memberitahukan kegiatan mogok kerja, yaitu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan sesuai dengan pasal 140 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Terus, apa boleh pengusaha melarang mogok? Jangan-jangan buruh dilaporkan kepolisi gara-gara mogok?

Berdasarkan pasal 143 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan (1) siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, (2) siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan terhadap pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan yang berlaku. Jika hal itu terbukti, maka berdasarkan pasal 185 UUK No. 13 Tahun 2003 maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.

Apakah boleh pengusaha merekrut pekerja dari luar untuk menggantikan buruh yang mogok? Dan apakah buruh yang mogok akan diberi sanksi oleh pengusaha?

Berdasarkan pasal 144 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang; (1) mengganti pekerja/ buruh yang mogok kerja dengan pekerja/ buruh lain dari luar perusahaan; atau (2) memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/ buruh dan pengurus serikat pekerja/ serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.”

Tapi kok PT. Jovan Technologies membuat pengumuman bahwa yang terlibat mogok tidak akan diberikan upah dan memberikan sanksi skorsing kepada 5 orang pengurus Serikat?

Berdasarkan pasal 187 UUK No. 13 Tahun 2003 maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000.

Dan perlu diketahui juga bahwa mogok kerja ini adalah kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh, dalam hal ini adalah PTP.FPBI PT. Jovan Technologies. Sehingga ancaman, intimidasi serta penghilangan hak merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yaitu;

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara:

  1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh;
  3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh.

Jika hal tersebut dilakukan, maka berdasarkan pasal 43 UU Serikat Pekerja/ Serikat Buruh No. 21 Tahun 2000 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 500.000.000.

Jadi hukum sudah mengatur, jika bersalah ya harus ditindak. Buktikan bahwa Orang Indonesia tidak bisa disuap!