Menjegal Sistem Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Esai oleh Ikhsan Raharjo – Anggota Komite Persiapan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)

Indonesia mulai akrab dengan istilah “pasar tenaga kerja fleksibel” pasca krisis 1998 lewat laporan-laporan ekonomi yang disusun Bank Dunia sebagai jawaban atas rentannya sistem ekonomi kapitalisme terhadap guncangan krisis global. Bank Dunia menilai aturan ketenagakerjaan mulai dari perekrutan buruh, pemecatan, sampai penyelesaian sengketa perburuhan yang selama ini dianggap “kaku” perlu diubah.

Lewat pasar tenaga kerja yang fleksibel, ekonom-ekonom Bank Dunia berasumsi hal itu akan menarik investasi dan dengan sendirinya menurunkan tingkat pengangguran. Dalam sistem ini pula, pengusaha bisa leluasa dalam mengambil keputusan secara rasional dalam merekrut buruh dengan upah murah dan memberhentikannya dengan mudah dan murah tanpa intervensi pemerintah maupun serikat buruh.

Resep Bank Dunia itu sebetulnya sudah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia lewat Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam bentuk sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) yang selalu diprotes serikat buruh. Setelah dua hal tadi dilaksanakan Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Bank Dunia kembali hadir dengan resep berikutnya untuk “mereformasi” Undang-undang Ketenagakerjaan namun gagal diwujudkan pada dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono karena “perdebatan sangat sengit”.

Keinginan Bank Dunia menciptakan pasar tenaga kerja fleksibel mulai kembali terwujud setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang secara hierarki peraturan melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan. Aturan yang diumumkan lewat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV itu telah menghilangkan unsur demokratis dalam penyusunan Upah Minimum seperti diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam PP Pengupahan, serikat buruh ditendang dalam proses penentuan upah minimum dan peran pemerintah, lewat Badan Pusat Statistik, menjadi sangat sentral. Upah minimum mengacu pada besaran inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara komponen Kebutuhan Hidup Layak yang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan disurvei tiap tahun sekarang diperlonggar jadi lima tahun sekali. Artinya, pemerintah akan menggunakan acuan harga bahan pangan yang sama selama lima tahun sebagai komponen Kebutuhan Hidup Layak.

Meski begitu, ternyata Bank Dunia masih belum puas dengan perubahan yang dilakukan Presiden Jokowi. Dalam laporan yang dirilis November 2015, Bank Dunia menilai PP No 78 Tahun 2015 sebagai aturan yang “menjanjikan namun masih belum mengatasi masalah produktivitas pekerja dan diskresi di pihak pemerintah provinsi”. Diskresi yang dimaksud adalah seperti yang dilakukan Gubernur Aceh yang menetapkan upah minimum tanpa menggunakan skema PP No 78 Tahun 2015. Terlepas dari motif kebijakan Gubernur Aceh yang akan bertarung di Pilkada 2017 itu, kelas buruh di sana mendapatkan kenaikan 20 persen pada UMP.

Karyawan PT.Trans Batavia bersama FBTPI-KPBI Mendapat Pesangon setelah Aksi September 2016.

 

Target Berikutnya: Pesangon

Hasrat Bank Dunia untuk menciptakan pasar tenaga kerja fleksibel tidak akan berhenti sampai seluruh sistem terpasang sempurna. Kali ini Bank Dunia menargetkan sistem pesangon dalam Undang-undang Ketenagakerjaan untuk diubah karena “merusak daya saing pasar tenaga kerja Indonesia dan hanya menawarkan sedikit perlindungan bagi sebagian besar pekerja”. Dalam laporannya, Bank Dunia membandingkan biaya pesangon buruh di Indonesia yang lebih tinggi dibanding Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Asia Timur serta Pasifik, kemudian mereka mengaitkannya dengan rendahnya tingkat investasi. Padahal, dalam laporan yang sama, ekonom Bank Dunia mengakui belum memiliki bukti empiris dampak aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang mereka sebut “kaku” itu terhadap minimnya minat investasi.

Jika aturan pesangon diubah seperti saran dari Bank Dunia sudah barang tentu kelas buruh akan semakin terpuruk. Sebagai ilustrasi, dengan aturan pesangon saat ini, seseorang dengan masa kerja tiga tahun yang mengalami pemecatan karena alasan efisiensi perusahaan akan mendapat kompensasi dari pemberi kerja setidaknya sebesar sepuluh kali upah (terdiri dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja) plus uang penggantian hak. Dengan jumlah itu, kita bisa asumsikan buruh tadi bisa bertahan hidup selama sepuluh bulan tanpa bekerja. Kondisi yang sama juga akan terjadi terhadap buruh yang sudah bertahun-tahun bekerja dan akan kehilangan banyak uang pesangon jika aturan ini diubah.

Desain sistem pesangon saat ini membuat pengusaha tak mudah melakukan pemecatan karena harus membayar kompensasi tinggi tapi menguntungkan buruh seperti pada ilustrasi di atas. Inilah salah satu kekuatan tawar kelas buruh lewat Undang-undang Ketenagakerjaan. Tapi pengusaha tak pernah kehilangan akal untuk menghindari pembayaran pesangon. Mereka biasanya melakukan berbagai trik untuk membuat buruh mundur dari pekerjaannya seperti mutasi yang tak sesuai aturan, merumahkan, membuat suasana kerja tak nyaman, dan cara lainnya.

Perlu dicatat juga buruknya kepatuhan pengusaha dalam membayar pesangon. Data Survei Angkatan Kerja Nasional pada 2008 menunjukkan 66 persen buruh tidak mendapat pesangon sama sekali, 27 persen buruh menerima pesangon lebih kecil dari aturan, dan hanya 7 persen buruh yang menerima pesangon sesuai ketentuan atau lebih besar. Mengetahui fakta tersebut, alih-alih memberi strategi manajemen keuangan perusahaan agar pengusaha mampu membayar pesangon sesuai aturan, Bank Dunia justru merekomendasikan agar tingkat pesangon yang diturunkan dan membiarkan buruh yang menanggung kondisi ini.

Selain Bank Dunia, aktor lain yang menginginkan perubahan aturan ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang ingin mengubah sistem pesangon, outsourcing, buruh kontrak, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, putusan sela, dan jaminan sosial. Jika mengikuti keinginan Bank Dunia dan APINDO, penulis yakin sistem outsourcing akan semakin menguat dengan memperluas batasan jenis pekerjaan dan batas periode kerja kontrak akan diperpanjang dari semula tiga tahun.

Keinginan APINDO dan Bank Dunia merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan akan segera jadi kenyataan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi subyektif dan obyektif sudah terpenuhi bagi Presiden Jokowi untuk meneruskan resep Bank Dunia ini.

Pertama, Presiden Jokowi yang pragmatis sangat berambisi mendatangkan investasi baru karena krisis ekonomi global masih akan terus membebani anggaran Indonesia yang sangat bergantung pada sektor industri komoditas. Kedua, hasil kocok ulang Kabinet Kerja telah menempatkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, lembaga yang menjadi sponsor utama sistem pasar tenaga kerja fleksibel, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Ketiga, kekuatan partai pendukung pemerintah menguasai 70 persen kursi di DPR yang membuat Presiden Jokowi tidak akan kesulitan mengubah aturan ketenagakerjaan. Keempat, narasi Bank Dunia mengenai pasar tenaga kerja fleksibel telah terketik rapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang disusun oleh mantan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, ekonom Universitas Padjadjaran yang juga berkontribusi menulis laporan tentang pasar tenaga kerja fleksibel Bank Dunia.

Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kepada media mengenai rencana perubahan Undang-undang Ketenagakerjaan karena dianggap “kurang sip dalam menata ketenagakerjaan”. Hasil perbincangan penulis dengan salah satu pejabat Kementerian Tenaga Kerja juga mengkonfirmasi hal itu dengan sudah dimulainya proses pembahasan lewat focus group discussion.

Buruh Media bersama buruh manufaktur satu barisan di May Day 2016 (Foto: AJI)

Bersatunya Kerah Biru dan Putih

Tak seperti isu outsourcing dan penetapan upah murah yang hanya dirasakan buruh kerah biru, potensi perubahan aturan pesangon memiliki daya rusak yang luas karena akan menjadi ancaman bagi keamanan pekerjaan (job security) buruh kerah putih. Pasalnya, buruh kerah putih dan biru akan semakin rentan mengalami pemecatan dengan kompensasi rendah jika aturan pesangon diubah. Kondisi ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi persatuan gerakan kelas buruh sekaligus meruntuhkan mitos bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan kebijakan neoliberalisme hanya merugikan buruh kerah biru.

Oleh karena itu, perlu ada sebuah gerakan yang mempelopori perjuangan serta mempersatukan kekuatan kelas buruh yang selama ini tak pernah bersinggungan bahkan cenderung bermusuhan. Kita perlu berfokus pada kekuatan kedua bagian kelas buruh tadi. Buruh kerah biru memiliki kekuatan massa yang militan, disiplin, dan teroganisir, sementara buruh kerah putih unggul dalam tingkat pendidikan, kreatif, dan memiliki kemampuan mengelola media. Tentu kedua kekuatan itu juga memiliki kelemahan masing-masing, namun dengan perencanaan isu dan pengorganisiran yang baik, keduanya bisa dipersatukan dan jadi corak baru perjuangan gerakan buruh Indonesia.

Hal yang mesti dilakukan di awal adalah dengan meyakinkan organisasi serikat buruh kerah biru mengenai bahaya perubahan sistem pesangon. Kemudian, wacana yang sama juga dimainkan lewat pemberitaan media arus utama dan organisasi profesi buruh kerah putih, dalam hal ini buruh media, dan menggunakan cara-cara yang kreatif, populer, tapi tetap efektif dalam memperkuat isu ini sehingga mendapat perhatian dari publik. Pada tahap selanjutnya, bukan tidak mungkin, gerakan ini memperluas ke tingkat internasional karena isu pasar tenaga kerja fleksibel juga dialami kelas buruh di negara lainnya.

Saat ini adalah waktu tepat membangun, memperbanyak, memperkuat gerakan buruh sebelum datang masa ketika pemerintah mulai mengizinkan pemberangusan serikat buruh atau setidaknya semakin mempersulit pembentukan serikat.

 

 

Daftar Pustaka

 

Bank Dunia. 2008. Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia. Bank Dunia, Jakarta.

Bank Dunia. 2015. Ketimpangan yang Semakin Lebar. Bank Dunia, Jakarta.

Bank Dunia. 2014. Indonesia: Menghindari Perangkap. Bank Dunia, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

http://akatiga.org/index.php/publikasi/artikel/item/482-pasar-kerja-fleksibel-dan-keadilan-bagi-kaum-pekerja (diakses Selasa, 1 November 2016)

http://www.beritasatu.com/ekonomi/364711-apindo-pengusaha-dan-pekerja-inginkan-revisi-uu-ketenagakerjaan.html (diakses Selasa, 1 November 2016)

http://nasional.kontan.co.id/news/uu-ketenagakerjaan-akan-direvisi-ini-alasannya (diakses Selasa, 1 November 2016)