Lawan Pembangunan Ala Jokowi Yang Merampas Hak Dasar Rakyat

 

Poster Aksi Serentak KPBI

Penulis: Rizki Ramadhan, Ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian KPBI 

Sudah 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK berkuasa, kita dapat melihat arah kebijakan atau program dari pemerintah Jokowi – JK semakin gencar melakukan pembangunan infrastruktur dengan menghalalkan berbagai cara. Dana infrastruktur melejit dari Rp 206 triliun pada APBN 2014 menjadi Rp 387 triliun pada 2017. Selain itu, Presiden Jokowi juga blak-blakan memberi karpet merah bagi investor untuk “menggerakan ekonomi.” Apa harga dari pembangunan ala Jokowi itu dan pembangunan itu untuk siapa?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terus melambat hingga akhirnya perlahan kembali naik menjadi 5,02 persen. Presiden Jokowi mati-matian mempercepat penyerapan anggaran di infrastruktur untuk membuat ekonomi terus tumbuh. Selain itu, investor terus mendapat karpet merah demi meningkatkan dana segara swasta untuk menggerakan ekonomi. Pada 2016, Badan Kordinasi Penanaman Modal mencatat investasi yang ditanamkan mencapai Rp 612 triliun atau naik 12 persen dibanding tahun sebelumnya. Pembangunan itu beragam mulai dari peningkatan infrastruktur listrik hingga pembangunan wisata gencar-gencara. Target wisatawan asing bahkan dilipatkan menjadi 20 juta pada 2019.

Rakyat harus membayar mahal untuk memperlancar pembangunan infrastruktur. Mendongkrak dana untuk infrastruktur bukanlah hal mudah. Pemerintah Jokowi pada dasarnya melakukan dua hal untuk membuat dana itu berlipatganda. Pertama, pemerintah mengurangi berbagai pengeluaran subsidi untuk rakyat. Subsidi BBM dan listrik dicabut. Meski pemerintah Jokowi tertolong dengan rendahnya harga minyak internasional ketika mencabut subsidi BBM, hal ini tidak terjadi apda listrik.  Mayoritas pengguna listrik 900 va adalah rumah tangga nyaris miskin. Harga listrik setelah subsidi dicabut membengkak hingga dua kali lipat.

Pemerintah Jokowi juga terus menggenjot utang luar negeri untuk mendanai infrastruktur. Utang luar negeri Jokowi selama 2,5 tahun setara dengan utang SBY selama 5 tahun. Dalam kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun menjadi Rp 3.667 triliun. Angka itu mencapai kisaran 27-28 persen PDB.  Ketika utang-utang itu jatuh tempo, pemerintah jungkir balik mencari dana segar kembali. Bahkan, upah minimum sempat akan dikenakan pajak. Beruntung, rakyat marah dan rencana itu bisa digagalkan.

Harga dari pembangunan itu adalah perampasan tanah-tanah dan konflik agraria. Agraria terjadi di banyak daerah akibat perampasan lahan baik dilakukan dengan cara “damai” maupun dengan cara kekerasan. Pegunungan Kendeng, Tumpang Pitu Banyuwangi, Majalengka, Kulon Progo, Pulau Pari, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Bali dan berbagai daerah lainnya menjadi sasaran konflik demi pembangunan. Tak jarang konflik yang terjadi antara rakyat melawan korporasi justru diperparah dengan posisi negara yang membela korporasi dan tidak segan untuk melakukan kekerasan untuk meredam perlawanan.

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk merayu investor masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi beranggapan investasi swasta akan membawa lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, kerap kali para investor mengajukan syarat-syarat pada negara justru agar bisa memberikan kondisi kerja yang buruh dan dengan gampang mem-PHK buruh.

Salah satu syarat yang diajukan investor itu adalah upah murah. Politik upah murah yang semakin dilanggengkan oleh rezim Jokowi dengan mengeluarkan PP 78 tahun 2015 dan juga semakin dilegalkannya system kerja yang fleksibel seperti kontrak dan outsourching  bahkan kini telah lahir system kerja magang semakin memperburuk kondisi kerja kelas buruh Indonesia. Kebijakan politik upah murah dan fleksibilitas tenaga kerja adalah jaminan bagi investasi di Indonesia dimana buruh menjadi komoditas yang dihargai murah oleh pemerintah untuk ditawarkan kepada investor dalam setiap pertemuan – pertemuan internasional.

Upah buruh yang murah dan hubungan kerja yang lentur merupakan syarat bagi pembangunan ala Jokowi. Dengan kondisi demikian maka diharapkan akan mengundang banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pembangunan-isme ini dengan terang mengorbankan kelas buruh dan keluarganya demi kepentingan para pemodal.

Korupsi yang sering disebut sebagai oli pembangunan, sejak era reformasi nyatanya tidak berkurang melainkan justru semakin menggurita. Jika pada orde baru korupsi dilakukan oleh keluarga cendana dan kroni – kroninya kini korupsi dilakukan dengan berjamaah oleh pejabat – pejabat publik dengan berbagai latar belakang partai dan golongan. Tumbuhnya raja – raja kecil didaerah juga semakin menyuburkan praktek korupsi. Sudah tidak terhitung berapa banyak elit politik dan pejabat publik yang saat ini mendekam di penjara. Berbagai kasus yang kita ingat antara lain BLBI, Century, e-KTP, Pengadaan kitab suci Al-Quran, kuota impor daging sapi, pengadaan alat kesehatan di kementerian kesehatan dll yang jika dijumlah total kerugian negaranya akan membuat kita tercengang. Korupsi yang memakan uang negara merupakan pengkhianatan dari para pejabat dan elit politik dari amanat yang diberikan oleh rakyat. Uang yang seharusnya dapat digunakan sebesar – besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru hanya dinikmati oleh segelintir orang dan kelompok.

Dari berbagai persoalan yang ada tentunya seluruh buruh, kaum tani, masyarakat miskin kota, pelajar menjadi korban dari kebijakan pembangunan ala Jokowi. Dan dari lapisan masyarakat yang termarjinalisasi oleh rezim kaum perempuan menjadi korban yang paling merasakan. Karena posisi perempuan saat ini yang melakukan kerja ganda dalam masyarakat, baik sebagai istri yang mengurusi rumah tangga juga harus bekerja di pabrik, di ladang, berjualan untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Pada akhirnya agar penindasan terhadap rakyat dapat langgeng diteruskan maka jalan terakhir yang harus dilakukan oleh negara adalah mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat. Rakyat tidak boleh terlibat dalam setiap kebijakan politik yang sesungguhnya menjadi pintu masuk bagi perubahan rakyat Indonesia. Aksi demonstrasi dipersulit, setiap perlawanan dibalas dengan kekerasan, ruang rakyat berorganisasi kembali dipersempit, dan juga rakyat dihambat dalam pembangunan alat politik alternatif dengan berbagai regulasi.

Maka sudah waktunya bagi rakyat untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Upah Layak Nasional adalah salah satu jawaban bagi persoalan politik upah murah. Dengan diberlakukannya Upah Layak Nasional maka akan menjawab kualitas upah riil buruh yang semakin hari semakin menurun jika dibandingkan dengan nilai riil kebutuhan hidup buruh. Upah Layak Nasional juga akan meningkatkan daya beli kelas buruh dan keluarganya dan akan mengikis kesenjangan ekonomi dan upah buruh yang saat ini terkotak – kotakkan oleh UMP, UMK, UMSK dan juga Upah Padat Karya.

Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat diberbagai sektor dan daerah juga harus disatukan daam persatuan gerakan rakyat yang independen, mandiri, dan lahir dari rahim gerakan rakyat itu sendiri. Dengan persatuan gerakan rakyat yang dipimpin oleh kelas buruh itulah maka mimpi dan tujuan kita seperti buruh berkuasa, reforma agrarian sejati, kesetaraan perempuan, pemberantasan korupsi, peningkatan subsidi sosial sebagai jaminan sosial rakyat, dan juga terbukanya ruang demokrasi dapat kita wujudkan.