Kriminalisasi Bipartit, Tuntutan Jaksa Penuh Kejanggalan

Suasana setelah Sidang Kriminalisasi Subhan dan Yanuardi

Buruh.co, Jakarta – Pengacara publik LBH Jakarta menilai tuntutan dalam upaya kriminalisasi terhadap dua pengurus serikat PT.Daya Mitra Serasi penuh kejanggalan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Subhan dan Yunardi melanggar pasal pencemaran nama baik (510 KUHP) dengan tuntutan 6-9 bulan penjara. Kedua buruh di sektor transportasi itu akan menghadapi vonis upaya kriminalisasi pada Kamis, 18 Januari 2018 atau pekan depan.

Peristiwa bermula dari perundingan bipartit pada perundingan bipartit pada 13 Januari 2017. Dalam perundingan tertutup itu, Subhan menceritakan dugaan adanya permainan order di perusahaan yang ia sendiri alami. Namun, ia enggan menyebutkan nama. Pihak manajemen bersikukuh meminta Subhan menjelaskan nama pelaku. Alhasil, Subhan menyebutkan nama “Rudi Riana” dan rekannya, Yunardi, sekedar mengiyakan.

Rudi Riana yang tidak berada dalam perundingan bipartit tersebut mendengar kabar namanya diduga melakukan permainan order. Ia merasa tersinggung dan melaporkan kedua anggota Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI) itu dengan alasan pencemaran nama baik.

Pengacara publik LBH Jakarta Oky Wiratama menyebutkan proses hukum pada mereka penuh dengan kejanggalan. Sebab, pelapor Rudi Riana tidak secara langsung mengalami kejadian itu. “Mengandalkan alat bukti yang bersifat testimonium de auditu (kesaksian / keterangan karena mendengar dari orang lain) tidak layak diterima,” ujarnya.

Selaini itu, Subhan dan Yanuardi diperiksa sebagai saksi dan tersangka pada saat bersamaan. Ia menambahkan, penyidik juga mengusir Pengurus SP yang mendampingi keduanya. “Jaksa Penuntut Umum memberikan pemberitahuan sidang secara mendadak melalui pesan Whatsapp kepada kuasa hukum, tanpa adanya Panggilan Sidang secara resmi,” jelasnya.

Selain itu, saksi ahli juga berpendapat laporan pencemaran nama baik itu dipaksakan. Saksi Ahli Hukum Pidana Dr. Ahmad Sofian menyatakan Subhan dan Yanuardi tidak memenuhi 3 unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 310. Ketiganya adalah unsur sengaja, menyerang kehormatan orang lain, dan di muka umum. Ini karena perundingan dilakukan secara tertutup dan bukan di muka umum. Terlebih, tidak ada kerugian materil yang menimpa Rudi Riana yang diduga memainkan order. Terdakwa mestinya bebas apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi.