KPK Mesti Jadi Pusat Semua Penanganan Kasus Korupsi

Acara penyambutan Novel Baswedan ke KPK, “Novel Kembali”

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menilai KPK mesti menjadi pusat semua penanganan kasus korupsi. Alasannya, kondisi penanganan korupsi di Indonesia mengalami tantangan yang semakin berat karena perilaku korupsi semakin marak dilakukan oleh penyelenggara negara.

KPBI menyebutkan masyarakat mempercayai pemberantasan korupsi oleh KPK.“Kita tidak lagi mempercayai pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan, sudah sekian lama mereka gagal menjalankan mandat konstitusi sehingga rakyat telah kehilangan kepercayaan,” kata Ketua Umum KPBI Ilhamsyah dalam acara penyambutan kembali penyidik KPK Novel Baswedan.

Ia bersama sejumlah anggota dan pengurus KPBI terlibat dalam acara penyambutan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/2) bersama elemen masyarakat lainnya. Para pegiat anti-korupsi tersebut bergabung dalam acara bertajuk “Novel Kembali”. “Novel Kembali” adalah acara yang digagas oleh KPK dan elemen masyarakat anti korupsi sebagai upaya penyambutan kembalinya Novel Baswedan ke tanah air.

Selama sepuluh bulan, Novel menjalani pengobatan sebelah matanya yang mengalami luka akibat disiram air keras. Pelaku poenyiraman, sampai sekarang belum berhasil ditangkap.

Lebih lanjut, Ilhamsyah menjeleaskan tentang kondisi Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang mengalami cacat akibat penyerangan air keras tersebut. “Kondisi Novel, mengingatkan kita pada Pahlawan Gerakan yang lain, yang hingga kini tak diketahui keberadaannya yakni Wiji Thukul,” kenang Boing. Menurutnya, semua yang berjuang melawan ketidakadilan akan mengalami konsekuensi yang sama, dilukai, diancam, dipenjarakan, bahkan sampai ancaman pembunuhan.

Menutup pernyataannya, Ilhamsyah mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu padu, menggerakkan kembali perlawanan atas korupsi. “Korupsi telah menjadikan semua sektor dan kehidupan rakyat menjadi lebih buruk. Upah dirampas, kondisi kerja yang buruk, fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak layak. Semua terjadi karena uang yang seharusnya menjadi hak rakyat dirampas,” kata Ilhamsyah.