KPBI Kecam Intimidasi Peserta Mogok Kerja AMT di Banyuwangi

Intimidasi AMT oleh Kepolisian Banyuwangi

Buruh.co, Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam tindakan intimidasi kepolisian dan tentara terhadap aksi mogok kerja buruh Pertamina Patra Niaga di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang polisi dan empat tentara memaksa buruh untuk melakukan aksi mogok kerja hingga 500 meter dari lokasi pabrik. Polisi berdalih mogok kerja ini merupakan aksi unjuk rasa dan wajib mendapat izin dari kepolisian, bukannya pemberitahuan.

Sebanyak 156 buruh AMT Pertamina Patra Niaga di Banyuwangi mogok untuk memprotes kondisi kerja yang mematikan, kontrak berkepanjangan, dan jam kerja panjang tanpa lembur. Selain itu, mogok nasional ini juga memprotes PHK sepihak pada 414 kawan mereka. Sebagian besar yang di-PHK adalah kawan-kawan yang berserikat.

KPBI menegaskan tidak ada pembatasan untuk lokasi mogok kerja. “Mogok kerja adalah hak dasar buruh yang timbul akibat gagalnya perundingan dalam perselisihan hubungan industrial. Mogok kerja bisa dilakukan di semua tempat kerja dan tidak boleh dihalang-halangi,” ungkap Ketua Departemen Advokasi dan Hukum KPBI Nelson Saragih pada Senin, 19 Mei 2017.

Ia melanjutkan polisi di Banyuwangi tidak memiliki dasar hukum untuk memindahkan mogok. Mogok kerja juga tidak membutuhkan izin dari kepolisian. Polisi bertugas menjalankan undang-undang, termasuk menjamin hak mogok kerja yang diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Peran polisi seharusnya adalah untuk melaksanakan UU yaitu agar hak mogok kerja dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai. Polisi adalah milik rakyat jadi tidak boleh memihak hanya kepada kepentinangan pengusaha,” tegasnya terkait cara polisi menanggapi pemogokan di Banyuwangi.

Selain Undang-undang Tenaga Kerja, Nelson menegaskan Undang-undang Hak Asasi Manusia juga memberi landasan untuk aksi pemogokan. Pasal 9 Ayat 1 UU HAM no 39 tahun 1999 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Dalam kerangka ini, aksi mogok untuk mempertahankan pekerjaan adalah proses untuk melindungi hak asasi.

Mulai 19 Juni 2017, ribuan Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina melakukan aksi mogok kerja di 14 depot di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Mereka memprotes PHK sepihak terhadap 414 karyawan yang sebagian besar berserikat. Mereka berserikat di bawah bendera Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia untuk memperbaiki kondisi kerja.

Hingga saat ini, para AMT terus bekerja di bawah status kontrak. Padahal, masa kerja mereka bahkan ada yang lebih dari puluhan tahun. Tidak hanya itu, kelebihan waktu tidak dihitung sebagai lembur. Alih-alih, Pertamina menciptakan sistem performasi dengan intensif Rp 200 per kilometer. Sebagian besar AMT juga bekerja lebih 12 jam dan sering mengalami kecelakaan. Di depot Plumpang saja, empat AMT tewas terbakar pada Desember 2015 dan Februari 2016.