KPBI: Kebangkitan Kekuatan Rakyat Akan Hindarkan Perpecahan Politik di Gerakan

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah dalam kongres I KPBI

Pada Hari Buruh 2019, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mengumumkan tema,  “Saatnya Buruh Memimpin Rakyat dengan Kekuatan Politiknya Sendiri.” Tema ini menegaskan tema hari buruh pada 2016. Ketika itu KPBI menyerukan, “‘Saatnya gerakan buruh memimpin gerakan rakyat dengan partai politiknya sendiri.”

Namun, kali ini seruan agar rakyat mengkonsolidasikan kekuatan politiknya sendiri digaungkan di tahun politik. Terlebih, tahun 2018 adalah tahun politik ketika partai-partai berebut kekuasaan di 171 pemilihan kepala daerah dan memantapkan langkah pada pemilu presiden dan legislatif 2019. Buruh.co mewawancarai Ketua Umum KPBI Ilhamsyah pada Rabu, 11 April 2018, mengenai gagasan politik alternatif dari KPBI.

Tanya: Bagaimana relevansi tema KPBI 2018 dengan kondisi tahun politik yang penuh hingar bingar pilkada dan pilpres?

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah: 

Kita dihadapkan pada suatu yang sulit. Tahun 2018 ini ada pilkada dan 2019 pilpres dan pileg di tengah situasi gerakan rakyat yang belum punya kekuatan politik. Situasi ini menjadi dilema bagi gerakan rakyat yang sudah bertahun-tahun menyuarakan pembangunan kekuatan politik tapi kita belum sanggup atau mampu membangun kekuatan politiknya.

Di tengah situasi ini ada perbedaan cara pandang gerakan buruh dan rakyat. Ada sebagian yang melihat butuh intervensi untuk masuk ke situasi politik atau pilkada ke depan mendukugn salah satu calon atau masuk salah satu partai. Ada satu kelompok yang bilang tidak ada gunanya.

Dilema ini menjadi wajar karena memang gerakan buruh dan rakyat belum punya alat politik sendiri. Ini jadi satu hal pembelajaran bahwa kita memang membutuhkan alat politik menyatukan kekuatan gerakan rakyat. Kalau punya kekuatan atau partai politiknay sendiri, kita tidak akan terpecah belah seperti sekarang. Saya yakin akan mudah menghimpun kekuatan politik rakyat karena ada salurannya sehingga dalam pemilu kita bisa bertarung sehingga fragmentasi dalam gerakan rakyat bisa diatasi.

Tanya: Lalu bagaimana posisi KPBI terhadap Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019? Akankah memberikan dukungan atau menitipkan kader sebagai calon wakil rakyat pada partai yang ada? 

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah: 

Posisinya, dalam posisi hari ini kita tidak mendukung kekuatan politik yang ada hari ini karena punya landasan dan alasan. Kita melihat latar belakang mereka atau track record mereka, tidak ada kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan cita-cita reformasi. Bahkan, hingga hari ini, terus mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara orde baru.

Harusnya kita bisa merasionalisasi situasi hari ini dari beberapa pengalaman, tapi kita sendiri di KPBI secara organisasional cita-cita tetap membangun kekuatan politik menghadapi pilkada dan pilpres. Memang sekarang kita tidak dapat berbuat banyak, toh kita coba memboikot pemilu tidak punya kesanggupan atau menjadi golput tidak punya pengaruh apa-apa dan menurut saya perlu ada rumusan taktik yang baru yang bisa menjadi taktik gerakan rakyat melihat pilkada ini ke depan.

Selain soal tahun politik, KPBI juga terus mengkampanyekan pembangunan kekuatan rakyat dengan melihat dari perspektif Sejarah. Ketua Umum KPBI Ilhamsyah sendiri merupakan salah satu aktor dalam gerakan reformasi 1998.   

Dari reformasi 98. Mei ini adalah 20 tahun reformasi. Semangat reformasi mahasiswa 98 waktu itu jelas ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan mendesak. Itulah penggerak mahasiswa dan rakyat.

  1. turunkan harga kebutuhan pokok
  2. Hentikan KKN
  3.  cabut dwi fungsi ABRI
  4. Turunkan Soeharto.

Poin-poin itu mampu menggerakan ribuan mahasiwa dan ratusan ribu rakyat untuk turun ke jalan dan runtuhnya kekuasaan orde baru.

Setelah 20 tahun. Belum ada perubahan signifikan. Terkait korupsi, hari ini kita lihat kasus hamper merata oleh seluruh kepala daerah mulai walikota hingga gubernur, juga legislative mulai DPR Kabupaten/kota hingga DPR RI.

Korupsi, menjadi satu momok yang tidak bisa diselesaikan karena tidak ada malu di pejabat yang terkena. Tidak ada efek jera karena hukuman ringan. Perampokan uang negara masih tetap terjadi.

Kedua, pencabutan dwifungsi abri yang kita mau pada 1998 tidak semata-mata menghilangkan kursi tni polri di parlemen. Tapi yang lebih substansi adalah mengembalikan posisi tentara ke posisi semula hanya pada fungsi pertahanan keamanan. Sehingga, fungsi sosial-politik TNI itu tidak bisa lagi karena ia adalah orang bersenjata sehingga ia tidak boleh terlibat dalam ranah sipil. Ia tidak boleh jadi alat kekuasaan, tapi alat negara.

Keamanan dalam negeri sepenuhnya tugas kepolisian. Pemisahan TNI/polri bertujuan mengembalikan fungsi TNI. Tidak hanya itu. Implementasi pencabutan dwifungsi abri, penghilangan fungsi sosial politik juga harus diikuti dengan pembubaran kodam/korem/koramil dan babinsa karena lembaga territorial tersebut adalah lembaga-lembaga yang selama ini dipakai untuk TNI terlibat dalam ranah sipil. Tapi sampai hari ini tidak pembubaran lembaga territorial tersebut. Justru malah ada penambahan. Ini menandakan pencabutan dwi fungsi abri tidak berjalan efektif. Pengembalian fugnsi TNI pada pertahanan/keamanan tidak berjalan dan keterlibatan TNI di ranah sipil tetap terjadi.

Salah satu tuntutan adalah penurunan bahan-bahan pokok dan ini berujung pada penurunan Soeharto. Ada satu keresahan di masyarakat akibat krisis ekonomi harga kebutuhan pokok terus melambung. Hingga hari ini krisis tidak terselesaikan. Harga kebutuhan pokok terus melangit. Ini tidak terlepas dari pencabutan subsidi sehingga berdampak secara langsung pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Dari sekian kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan mulai Habibi hingga Jokowi semua diamini kekuatan politik di parlemen. Seluruh partai satu suara. Tidak ada satu kekuatan politik yang terus menyuarakan pemberantasan korupsi hingga tutnas dengan hukuman yang berat misalnya, menyuarakan terus pencabutan dwifungsi abri dan menghukum pelanggaran ham.

Sehingga, kita berkesimpulan kekuatan politik yang sekarang berkuasa hanya kepanjangan tangan kekuatan politik era orde baru karena tidak ada kebijakan ekonomi yang berubah.

Itu landasan kenapa kita melihat rakyat membutuhkan suatu kekuatan politik baru, yang terlepas dari pengaruh orde baru, yang mau mengambil jalan ekonomi keluar dari yang selama ini dicanangkan orde baru atau sesudahnya. Pemerintahan yang harus dibangun kekuatan gerakan rakyat, bukan dari elit pengusaha, politik, atau krooni-kroni orde baru, tapi yang lahir dari gerakan. Baik itu gerakan buruh, mahasiswa, petani, masyarakat adat, nelayan, seluruh gerakan rakyat yang harus menyatukan kekuatannya membangun kekuatan politik baru. Itu landasan kenapa gerakan buruh terus menyerukan pada gerakan rakyat lain bersatu padu membangun kekuatan politiknya. `

(Bersambung)