Kebijakan Ketenagakerjaan Jokowi Dinilai Dongkrak Kemiskinan

Unjuk Rasa KPR di Jakarta, Senin 30 Oktober 2017

Buruh.co, Jakarta – Kebijakan ketenagakerjaan Presiden Joko Widodo dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Hal itu disampaikan Komite Perjuangan Rakyat (KPR) melalui unjuk rasa peringatan Sumpah Pemuda pada 30 Oktober 2017 di seberang Istana Merdeka. Selain itu, unjuk rasa juga terjadi di beberapa kota lain. KPR merupakan gabungan dari Serikat Mahasiswa Indonesia, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek, dan Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda.

KPRI mecatat dari rentang 2009 sampai 2017 rata-rata angka PHK mencapai 20%, bahkan ada perusahaan yang PHK-nya sampai 50%. Ini artinya terjadi penambahan angka keluarga miskin yang cukup signifikan. Ditambah lagi penerapan PP 78/2015 yang membatasi kenaikan upah minimum hanya 10%, akan semakin menambah beban berat bagi rakyat. Seluruh sektor publik (kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik, dll) yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat, justru menjadi sasaran komersialisasi. Kesenjangan sosial-ekonomi semakin menjulang.

Kondisi ketenagakerjaan bahkan memprihatinkan di perusahaan milik negara. Kasus PHK massal Serikat Pekerja Kereta Api dibawah naungan anak perusahaan PT KAI dan PHK massal awak mobil tanki Pertamina, menjadi cerminan bahwa perusahaan plat merah lebih banyak melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan mengebiri hak-hak buruhnya.

Padahal, sektor BUMN yang seharusnya menjadi penopang industri dalam negeri, justru semakin massif dihimpit skema liberalisasi dan privatisasi. Belum lama ini, Jokowi-JK menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk menjual atau merger 800 BUMN dan anak perusahaannya kepada swasta dan investor asing dengan alasan efisiensi pengelolaan BUMN. Kebijakan ini akan membawa dampak efisiensi tenaga kerja di sector BUMN. Hal ini tentu kontradiktif dengan cita-cita kedaulatan industri dalam negeri.

KPR menilai persoalan ketenagakerjaan itu muncul beriringan dengan liberalisasi ekonomi seperti penjualan BUMN. Sekretaris Umum Komite Perjuangan Rakyat, Herman Abdulrohman menilai di tengah massifnya agenda liberalisasi ekonomi Jokowi-JK, krisis demokrasi menjadi satu persoalan yang tak kalah memprihatinkan. Paska disahkannya Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 menjadi UU, ancaman demokrasi semakin nyata. Aparatus Negara telah memperalat kelompok-kelompok reaksioner untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti gerakan rakyat yang sedang mencari keadilan dan berjuang meraih hak normatifnya.

Menurutnya, rakyat seperti kembali ke jaman Orde Baru, dimana aktifitas diskusi, mimbar akademik, aksi menyampaikan aspirasi, dan pameran-pameran seni kritis – dibubarkan dengan paksa dan dengan cara-cara kekerasan. Hasil capaian reformasi yang digadang-gadang membawa angin segar bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat di Indonesia, seakan hanya menjadi onggokan sampah. Dicederai oleh tindakan intimidasi, pemukulan, penangkapan aktivis, hingga pengrusakan sekretariat/kantor organisasi rakyat. Sudah bisa dipastikan, Indonesia sedang mengalami kemunduran peradaban sebagai dampak dari krisis demokrasi yang semakin serius.

Herman menambahkan, ditengah-tengah penderitaan rakyat,rezim dan elit-elit borjuasi melakukan transaksi yakni suap menyuap dengan korporasi-korporasi untuk memuluskan ekspor modal, maka tidak menjadi heran bahwa dari pemilu ke pemilu, selama kaum borjuasi masih memonopoli ruang demokrasi. Kebijakan lima tahunan dari rezim ke rezim hanya akan menghasilkan kemelaratan terstruktural yang semakin dalam. Inilah wujud nyata dari krisis politik.

Oleh karena itu, Komite Perjuangan Rakyat di momentum Sumpah Pemuda 2017, secara nasional melakukan aksi massa dari Patung Kuda menuju titik Istana Negara. Aksi yang diikuti oleh unsur gerakan buruh, pemuda dan mahasiswa ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa dibawah kapitalisme, rezim Jokowi-JK terus gagal dalam mensejahterakan rakyat. Solusi dari krisis demokrasi dan krisis politik hari ini adalah terus menyerukan persatuan gerakan rakyat sebagai manifestasi politik alternative, serta terus mencicil upaya-upaya pembangunan alat politik melalui pengkualitasan agenda-agenda perjuangan normative dan pembangunan ekonomi bersama.

“Jelas kita tidak akan pecaya dan tak akan pernah mendukung partai borjuasi karena sejatinya perubahan sosial, kesejahteraan hanya bisa didapat dengan perjuangan rakyat sendiri melalui jalan politik massa aksi teratur,” tandasnya.

Kordinator Lapangan Aksi Sumpah Pemuda, Abet Faedhatul menegaskan di situasi krisis sosial ekonomi ini, sudah semestinya menjadi pekerjaan bagi gerakan rakyat dan kaum muda untuk terlibat ke dalam perjuangan rakyat, jika kita tidak menginginkan barisan perbudakan dan penjajahan semakin kronis di negeri ini.