Jamkeswatch Bogor Desak Perbaikan Layanan BPJS

Ilustrasi Antrian BPJS Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program yang yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai amanat UU No 24 Tahun 2011 yang mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian jaminan Sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, SJSN Pasal 21 ayat 1,2 dan 3,  Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Ayat 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dan ayat 3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Sejak 1 Januari 2014 JKN sudah berjalan, namun masyarakat merasa JKN masih sangat jauh dari kata layak dan sesuai dengan harapan buruh dan masyarakat Indonesia khususnya di bogor raya, dengan masih banyaknya ditemukan permasalahan dalam implementasi JKN – BPJS seperti ruangan penuh, obat kosong, dan selisih iur biaya pengobatan di fasiltas kesehatan yang harus dibayar oleh peserta/keluarga, proses birokrasi yang berbelit  dan waiting list operasi dan tindakan medis yang sangat lama, serta buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), habis kontrak dan sedang berselisih dengan pengusaha tidak lagi dapat manfaat JKN-BPJS sehingga ditolak saat brobat dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dasarnya  dalam bidang kesehatan sebagai manusia, ditengah masih banyaknya permasalahan dan kendala dalam pelayanan JKN-BPJS Kesehatan, pemerintah justru malah berencana akan menaikan iuran premi JKN-BPJS khususnya bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) maka dengan adanya hal tersebut kami jamkeswatch bersama buruh bogor akan melakukan aksi unjuk rasa pada  7 November 2017 di kantor bupati dan DPRD Kab, bogor dengan tuntutan :

1. Iuran JKN-BPJS Gratis dan Alokasikan 10% dari APBD dan 5% dari APBN untuk Kesehatan, sesuai UU Kesehatan No 36 tahun 2009.

2. Buruh yang Ter PHK, habis Kontrak dan Berselisih tetap dapat manfaat JKN-BPJS.

3. Tambah SDM, Alat kesehatan dan fasilitas kesehatan serta Pembutan dashboard dan Website Terkait Tempat Tudur  Disemua Rumah Sakit Se- Bogor.

4. Lakukan pembinaan pengawasan pada semua fasilitas kesehatan di  Bogor Raya dalam hal :
• Rencana Kebutuhan Obat (RKO)• Sistem Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)• Dhasboard informasi tempat tidur• Calo antrian poli klinik/rawat inap di Rumah Sakit.

5. Mengadakan Ambulan Gawat Darurat (AGD)  Intensif Car Unit (ICU) yang ada Ventilatornya untuk dapat  dipergunakan secara  GRATIS bagi semua  Masyarakat  Bogor yang membutuhkan dan tidak mampu.

6. Mewajibkan semua rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan.

7. Memberikan sanksi tegas  kepada Badan Usaha (BU) yang tidak menjalankan amanat UU BPJS no 24 Tahun 2011 dan UUK no 13 tahun 2003.

8. Memberikan Sanksi tegas kepada Rumah Sakit baik RSUD atau Swasta yang terbukti melakukan Froud dan atau menolak pasien.

9. Membuat  system E-Dabu untuk pendaftaran Bayi peserta PBI APBD dan Peserta mandiri kelas 3 yang nunggak pembayaran premi diatas 3 bulan secara otomatis dialihkan menjadi peserta PBI .

PRESS RELEASE JAMKESWATCH BOGOR, KESEHATAN HAK DASAR

Terimakasih
Heri irawan Deputi Dir, Advokasi dan Relawan Jamkeswatch.