Ini Angka Tuntutan Pidana Pengusaha Bayar Buruh Kereta di Bawah UMP

Sidang SPKAJ

Buruh.co, Jakarta – Sidang pembacaan tuntutan terhadap vendor PT.Kereta Commuter Indonesia (sebelumnya PT.KCJ) akhirnya digelar setelah ditunda empat kali. Anggota Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek turut mengawal pembacaan tuntutan pada Rabu, 28 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa Penuntut Umum menutut Direktur Utama PT.Kencana Lima, Ir. Yudi Setiawan karena melanggar pasal 90 dan 185 UU Ketenagakerjaan 13/2003. Sebab, Yudi Setiawan telah membayarkan upah kepada pekerja dibawah ketentuan (UMP).

Dalam poin tuntutan, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun pidana dengan 2 tahun masa percobaan. Artinya, terdakwa tidak akan ditahan selama ia tidak mengulangi kesalahan selama dua tahun setelah vonis. Proses pidana tetap berjalan walaupun terdakwa sudah mengakui pelanggaran pidana nya di dalam persidangan.

Terdakwa Yudi Setiawan juga akhirnya membayarkan kekurangan upah dan kekurangan upah lembur pada buruh. Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ-KPBI) rencananya akan memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut.

Untuk sidang berikut nya akan digelar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dalam agenda sidang Pledoi. Dalam pledoi, terdakwa akan menyampaikan pembelaan terakhir.

Ketua SPKAJ Abet Faedatul Muslim merinci Dari 2010 hingga 2011 PT kencana lima membayar upah di bawah Ump. “Upah yang seharusnya kita terima di tahun 2010 Rp 1.118.000 dan 2011 sebesar Rp 1.290.000 tapi perusahan beri kami Rp 1.060.000. Hingga di tahun 2012 kami laporkan ini pada pihak berwajib dan baru di sidangkan di tahun ini,” sebutnya dalam persidangan pada 9 November 2017.

Persoalan outsourcing di PT.KAI terus berlanjut hingga kini. Banyak karyawan perusahaan pelat merah itu bekerja dalam sistem yang menindas buruh tersebut.