Ingkar Janji, Gubernur Jakarta Tunduk pada PP Pengupahan

Anies Umumkan UMP

Buruh.co, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta dari partai oposisi Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan 78/2015. Berdasarkan peraturan itu, UMP tahun depan di ibu kota hanya mencapai Rp 3.648.035.

Angka tersebut muncul sesuai dengan usulan pengusaha di Dewan Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang memerintahkan kenaikan upah sebesar 8,71 persen. ““Kami tetapkan UMP untuk tahun 2018 sebesar Rp3.648.035 yang mana naik dari tahun lalu,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/11) sebagaimana diberitakan CNN Indonesia. Pada 2017, UMP Jakarta adalah Rp 3,35 juta.

Sebelumnya, serikat buruh mengajukan angka Rp 3,9 juta berdasarkan survey Komponen Hidup Layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi plus inflasi sebesar 8,71 persen. Salah satunya, biaya listrik diminta naik dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 300 ribu per bulan. Namun, pengusaha mengajukan usulan sesuai dengan PP Pengupahan.

Meskipun mengikuti pendapat pengusaha, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim kenaikan UMP tersebut merupakan “jalan tengah” bagi semua pihak. Keputusan itu ia benarkan karena anggapan dunia usaha sedang melemah. “Kemarin kita ikhtiar, ingin sampaikan inovasi dan solusi baik untuk buruh dan juga dunia usaha yang sedang melemah ini,” kata Sandi sebagaimana dikutip dari detik.com.

Pada April 2017, 13 organisasi buruh dalam Koalisi Buruh Jakarta menyatakan dukungan pada Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Ketika masa kampanye itu, pengusaha itu menyebutkan ia tidak akan mengikuti rumusan PP Pengupahan agar setidaknya UMP Jakarta sama dengan Bekasi yang lebih tinggi.  “UMR perbedaannya dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, memiliki UMR yang lebih tinggi. Ke depan kita sama-sama kolaborasi, tuntutannya kan disamakan. Padahal biaya hidup di Jakarta lebih tinggi. Ini perlu support dari dunia usaha,” tutur Sandi.