Hukum Berat Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Pekerja LKBN ANTARA

Setelah pekan lalu ditunda, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan membacakan putusan sidang kasus kekerasan seksual yang dialami lima pekerja Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, hari ini, Rabu (10/5). Kasus kekerasan seksual ini dialami lima pekerja perempuan yang diduga dilakukan oleh atasan mereka yang saat itu menjabat General Manager Divisi Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA berinisial FC pada Maret sampai Desember 2013.

Korban yang awalnya diam kemudian melawan setelah mengetahui kekerasan seksual ini juga menimpa pekerja lainnya. Setelah mengadukan kasus ini ke manajemen dan Serikat Pekerja ANTARA Perjuangan, para korban didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK kemudian melapor ke Kepolisian Daerah Jakarta pada 22 Januari 2014.

Menurut LBH APIK, korban “hampir putus asa” karena harus menjalani pemeriksaan di kepolisian berulangkali. Kondisi ini dipersulit dengan mekanisme pembuktian tindak pelecehan Indonesia yang masih tidak berpihak pada korban, dengan mensyaratkan alat bukti dan saksi, sementara tindakan pelecehan justru seringkali terjadi di ruang tertutup dan jauh dari pengamatan umum.

Dalam persidangan, terdakwa FC coba menempuh upaya praperadilan namun hakim menolak mengabulkannya. FC kemudian dijerat dengan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Dia pun harus menjalani penahanan di Kejaksaan Tinggi Jakarta sejak Januari lalu.

Meskipun terdakwa FC membantah semua dakwaan dan keterangan saksi di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Ibnu Saud menuntutnya selama lima tahun penjara.

SINDIKASI mendesak agar hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal tanpa keringanan bagi pelaku. Ini diperlukan agar ada efek jera bagi pelaku dan supaya memenuhi keadilan bagi para korban. SINDIKASI juga mendesak LKBN ANTARA untuk memecat pelaku jika dalam putusan ini terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual, dalam bentuk apapun, terhadap pekerja yang terjadi dalam ruang kerja apalagi memanfaatkan relasi kuasa antara atasan dan bawahan tidak dapat ditolerir.

Atas terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, SINDIKASI juga mendesak agar setiap perusahaan media dan industri kreatif dapat menerapkan kebijakan antikekerasan seksual di tempat kerja untuk menjamin mekanisme penanganan kasus yang berpihak pada korban, menjamin hak pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, serta untuk mendorong pemberian sanksi perusahaan dan sanksi hukum yang maksimal bagi para pelaku kekerasan seksual di tempat kerja.

SINDIKASI juga mengimbau terbentuknya sistem pendukung (support system) di dalam tempat kerja atau terjalinnya koordinasi antara perusahaan dengan lembaga pendamping agar para pekerja media dan industri kreatif yang mengalami tindak kekerasan seksual dapat merasa aman untuk melaporkan kekerasan yang dialami, terutama untuk membawa kasus kekerasan tersebut ke ranah hukum.

SINDIKASI juga mengajak para pekerja media dan industri kreatif untuk bersuara secara kolektif dalam serikat pekerja untuk mendorong terciptanya tempat kerja yang lebih adil dan manusiawi.

Dalam kasus semacam ini, SINDIKASI mengajak segenap pekerja media dan industri kreatif untuk terus berpihak pada korban, tidak berkompromi dengan pelaku, dan secara bersama-sama bersuara untuk terus mendorong peradilan. Untuk memberi dukungan pada korban pekerja perempuan LKBN ANTARA, silakan hadir di persidangan pada hari ini, Rabu (10/5), pukul 15 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28, Gunung Sahari.
Jakarta, 9 Mei 2017

Ellena Ekarahendy
Koordinator Presidium SINDIKASI

Untuk