Gerakan Buruh dan Politik Progresif di Korea Selatan: Pajak Bagi Kaum Kaya, Kesejahteraan bagi Kaum Miskin!

 

Unjuk Rasa Peserta Mogok KCTU sumber foto http://kctu.org/news/528361

Gerakan Buruh di Korea Selatan (Korsel), adalah salah satu gerakan sosial paling teroganisir dan militan di negeri ginseng itu. Bersama gerakan mahasiswa dan gereja pembebasan, gerakan buruh merupakan aktor utama dalam pengulingan kediktatoran militer yang disokong Amerika Serikat. Gerakan buruh juga berjasa mengawal Korsel melewati suatu transisi demokrasi yang secara total “menaklukkan” militer untuk tunduk di bawah supremasi sipil.

Transisi demokrsi bahkan mengadili beberapa mantan presiden yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan korupsi. Dengan pengadilan maka kejahatan Ham dan korupsi dibuktikan secara hukum sebagai perbuatan krimininal, sehingga menciptakan efek jera dan tidak terulang dimasa depan.

Namun transisi demokrasi paska kediktatoran, ternyata tidak otomatis menghasilkan kekuatan politik yang pro kaum buruh. Harapan bahwa rezim demokratis pertama di bawah kepemimpinan pejuang HAM Kim Dae Jung akan membawa demokrasi menjadi lebih progresif ternyata mengalami kegagalan.

Demokrasi di bawah Kim ternyata mulai ditaklukan oleh kekuatan pasar bebas dan semakin jauh dari kebijakan yang pro buruh. Bahkan lebih buruk lagi, anggota keluarga Kim terlibat berbagai skandal korupsi. Hal ini memberi pelajaran bahwa kepentingan politik kaum buruh tak bisa “diwakilkan” kepada alat politik yang tidak mempunyai hubungan organik dengan gerakan dan kepentingan kaum buruh sendiri.

Gerakan buruh militan yang kecewa dengan partai politik dan politik arus utama (mainstream) yang didominasi kekuatan pro pasar bebas (otomatis jadi anti buruh), dipelopori Konfederasi Serikat Buruh Korea (Korean Confederation Trade Union/KCTU), kehilangan kepercayaan pada parpol yang ada.

Gerakan buruh kemudian bertransformasi menjadi “gerakan politik” dengan menciptakan wadah politiknya sendiri untuk ikut serta mengisi “panggung elektoral” dengan apa yang mereka sebut dengan “politik progresif.” Dengan slogan kampanye “taxes to the rich, welfare to the poor, (Pajak bagi kaum kaya, kesejahteraan bagi kaum miskin), Democratic Labor Party (DLP), yang dibentuk oleh KCTU dan kekuatan progresif lainnya di tahun 2004, secara mengejutkan muncul sebagai partai ketiga terbesar dalam politik elektoral.

Meskipun DLP adalah kekuatan politik progresif baru saat itu, namun, gerakan buruh yang mendukungnya sudah teroganisir rapi dan militan, serta mempunyai sejarah panjang melawan kediktatoran militer. Kekuatan pokok partai ini terdapat dalam gerakan buruh militan KTUC yang selama puluhan tahun telah menjadi barisan pelopor dalam perjuangn hak-hak kaum buruh dan menumbangkan kediktatoran militer. Dengan “tiang pancang utama” pada gerakan buruh yang teroganisir dan militan, bukan hal yang aneh bila kekuatan politik progresif ini bisa muncul sebagai kekuatan politik progrersif alternatif di masa depan.

Munculnya kekuatan politik yang menolak hegemoni pasar bebas dan jalan kapitalisme di Korsel, menunjukan bahwa jalan ekonomi pasar bebas di Korsel bukanlah pilihan kaum buruh. Jalan itu malah semakin memerosotkan dan menindas kehidupan kaum buruh.

 

para anggota parlemen dari Democratic Labor Party berunjukrasa menolak perdagangan bebas

 

Jalan Kapitalisme di Korea Selatan

Selama ini Korsel dipuja-puji oleh Bank Dunia dan International Monetary Foundation (IMF) sebagai salah satu contoh keperhasilan jalan kapitalisme di Asia. Sukses itu makin dilekatkan pada julukan ‘Macan Asia.’ Namun tak banyak yang mengetahui bahwa jalan kapitalisme itu hanya berhasil dengan melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh melalui sistem industrial yang anti-buruh dengan dukungan politik stabilitas rejim militer.

Sejarah jalan kapitalisme di Korea diinjeksi oleh Amerika Serikat melalui penciptaan perang saudara. Dalihnya, semenanjung Korea tengah dalam ancaman bahaya komunis dari utara. Bahaya itu hanya bisa diatasi dengan jalan perang, yang terkenal dengan nama Perang Korea (1950-1953). Sejak saat itu berbagai rejim di Korsel sudah memilih Amerika sebagai patron ideologi dalam strategi perang dingin menghadapi komunisme Cina.

Masa paska kolonial di bawah payung Amerika ternyata tidak membawa Korsel ke jalan demokrasi seperti demagogi pemerintah Amerika. Justru Korsel jatuh dalam genggaman rejim otoriter yang ditandai oleh kudeta militer di bawah pimpinan Jenderal Park Chung Hee pada 1961.

Sejak saat itu pondasi jalan otoritarianisme menuju ekonomi pasar bebas diletakkan. Segala hal dihalalkan untuk mendorong penetrasi pasar bebas dan kepentingan kapitalisme, di antaranya dengan melakukan pelarangan atas serikat buruh, pemberangusan hak-hak sipil, dan mengeksploitasi kaum buruh di negerinya sendiri. Ini merupakan suatu plot klasik ala perang dingin yang kemudian dipraktekkan kubu kapitalisme di bawah komando Amerika di berbagai negara, termasuk Indonesia paska Oktober 1965.

Perkembangan pesat ekonomi Korea dimulai pada 1970, ketika strategi Export-Oriented Industrialization dinobatkan menjadi strategi utama jalan kapitalisme. Strategi ini menciptakan kelas buruh dalam jumlah massif diberbagai kawasan industri dan mentransformasi masyarakat agrikultur secara mendasar. Untuk melincinkan jalan itu, tentu saja kaum buruh harus dilucuti kekuatannya.

Langkah pertama adalah menangkapi para aktivis buruh, melarang segala bentuk pemogokan dan melakukan restrukturisasi atas serikat buruh kuning boneka rejim, FKTU. Restrukturisasi serikat buruh dilakukan oleh Korean Central Intelligence Agency (Dinas Intelijen Korea) yang ditugaskan untuk menyeleksi dan mengangkat para pimpinan serta kepengurusan serikat buruh.

Pada tahun 1963, dengan naiknya Jendral Park sebagai presiden, UU Perburuhan lama juga di revisi karena dianggap keliwat liberal dan demokratis. Dalam UU perburuhan lama tersebut, ada tiga hak mendasar buruh yang dijamin oleh kosntitusi yaitu; hak berserikat, hak membuat kesepakatan kerja bersama dan hak untuk mogok. Dengan dibatasinya tiga hak mendasar tersebut, revisi UU juga memberikan kewenangan intervensi yang luas pada negara (rejim militer) untuk terlibat dalam urusan industrial. Di bawah situasi yang represif seperti inilah, kaum buruh Korea yang sedang tumbuh diintegrasikan ke dalam stategi pasar bebas dunia.

Sepanjang tahun 1971 hinga 1980-an, ekonomi Korea tumbuh rata-rata 7.8 persen per tahun dan sektor industri manufaktur tumbuh 14.8 persen per tahun. GNP per kapita juga mengalami pelonjakan dari $ 289 ditahun 1971 menjadi $ 1.592 ditahun 1981. Semua pertumbuhan ini dikomandani oleh apa yang disebut dengan oligarki konglomerat Korea atau Chaebol. Chaebol adalah oligarki kapitalis yang   mendapatkan monopoli dari negara untuk mendapatkan kredit, melakukan ekspor dan impor.

Jalan kapitalisme ini telah mengubah secara total struktur masyarakat Korea menjadi masyarakat kapitalis. Sumbangan sektor pertanian atas GDP terus menurun setelah strategi ekspor dipraktekkan. Pada tahun 1960, sektor pertanian masih menyumbang 39.9 persen, 1980 menjadi 14.6 persen dan tahun 1990 menjadi 9 persen. Sebaliknya, sumbangan industri manufaktur bagi GDP terus meningkat tajam. Pada tahun 1960 manufaktur menyumbang 18.6 persen, tahun 1980 menjadi 44.7 persen dan tahun 1990 menjadi 46.3 persen.

Struktur demografi Korea juga mengalami perubahan dengan intensifikasi jalan kapitalisme. Urbanisasi penduduk terjadi dari desa ke kota dan wilayah-wilayah industri yang sedang tumbuh pesat, sehingga proses proletarisasi terjadi dengan cepat. Jika pada tahun 1950an masih 4/5 masyarakat Korea hidup dari pertanian, maka di tahun 1980-an hanya kurang dari 1/5 yang masih hidup dari pertanian. Di perkirakan sekitar 5.9 juta orang dari pedesaan berpindah ke kota antara tahun 1966 hinga 1975. Dan sekitar 11 juta orang meninggalkan pertanian di dekade awal pembangunan strategi industri berorientasi ekspor. Kebanyakan yang berimigrasi adalah kaum muda pedesaan yang rata-rata berusia di bawah 30 tahun, kelompok sosial yang nantinya akan menjadi garda depan perjuangan buruh dan demokrasi.

Geografi industri manufakttur Korea tersebar sepanjang Seoul hingga Pusan. Pada tahun 1984, separuh dari pekerja manufaktur berada di kawasan industri di sekitar area Seoul-Kyungin dan 40 persen di sekitar area Yognman, di dekat dua kota besar Pusan dan Taegu.   Pembangunan indsutri berat di tahun 1970an juga memunculkan kota-kota industrial baru seperti Ulsan, Masan, Changwon, Kumi dan Okpo. Seluruh industri ini dibangun di kawasan industri yang disediakan oleh negara. Dengan begitu kosentrasi kaum buruh juga terjadi di sekitar kota-kota dan wilayah industri tersebut.

Pertumbuhan kota-kota industri dan kawasan industri, mobilisasi tenaga kerja desa menjadi buruh di kota dalam waktu cepat dan masif, ditambah kebijakan anti buruh rejim militer telah menjadi bahan bakar utama bagi kemunculan gerakan buruh di Korea Selatan. Geografi industri yang berkaitan dengan pusat-pusat kekuasaan politik di Korsel, juga menjadikan gerakan buruh menjadi semakin strategis untuk mengalahkan lawan-lawan yang menindas kehidupan mereka di pusat-pusat kekuasaan politik.

Munculnya Perlawanan Buruh

Titik penting yang dianggap menjadi inspirasi bagi perjuangan buruh di Korsel adalah aksi bakar diri seorang buruh bernama Chun Tae-Il, pada   13 November 1970. Pada hari itu, bersama lusinan buruh lainnya ia mencoba menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja bagi 20 ribu buruh lainnya di tempat dia bekerja. Aksi ini dilakukan setelah petisi ke Departemen Perburuhan bahkan presiden tidak membuahkan hasil.

Aksi bakar diri Chun Tae-Il berhasil menarik perhatian masyarakat luas, dan paling penting lagi menjadi inspirasi bagi kebangkitan gerakan buruh di Korea Selatan. Aksi itu juga mulai menarik perhatian komunitas lain seperti gereja, intelektual, dan mahasiswa untuk mendukung perjuangan jutaan kaum buruh yang tertindas di bawah pertumbuhan ekonomi Korsel. Pada pemakamannyaa, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung dengan kaum buruh mengantarkan Tae-Il kepemakamaan. Sampai hari ini tanggal 13 November diperingati sebagai Hari Buruh Korea.

Persatuan awal perjuangan kaum buruh Korea ditunjukan dalam pembentukan National Headquarters for Labour Law Reform atau Markas Nasional Reformasi Hukum Perburuhan pada 1988, dan National Council of Regional and Industrial Trade. Dewan nasional bahkan berhasil memimpin perayaan hari Buruh Internasional dalam bentuk May Day Rally. Ini adalah peringatan hari buruh pertama yang dapat diperingati sejak Korea terbebas dari kolonisasi fasisme Jepang pada tahun 1945.

Pada tahun 1990 gerakan buruh demokratis membentuk Kongres Serikat Buruh Korea (Korea Trade Union Congress/KTUC), yang mayoritasnya adalah serikat buruh sektor manufaktur; pada tahun 1990 itu juga didirikan Federasi Kongres Serikat Buruh Industrial Independen Korea (Korea Congress of Independent Industrial Trade Union Federations/KCIIF, Upjonghweui), yang dibentuk oleh kaum buruh kerah-putih termasuk di dalamnya Serikat Buruh Guru dan Pendidikan Korea (the Korean Teachers and Educational Workers’ Union yang dibentuk pada tahun 1989); Terbentuknya Federasi Serikat Buruh Kelompok Hyundai ( Hyundai Group Trade Union Federation) dan Dewan Serikat Buruh Kelompok Daewoo (Daewoo Group Trade Union Council), yang menggabungkan kaum buruh di perusahaan besar seperti Hyundai dan Daewoo.

Upaya untuk mengonsolidasikan persatuan dan solidaritas tampaknya semakin berhasil seperti yang tampak dari “Aksi Nasional Buruh Tahun 1990” yang mendemonstrasikan persatuan di antara berbagai kekuatan buruh seperti manufaktur, perkantoran dan kaum buruh profesional. Pada bulan Oktober 1991, empat serikat buruh utama ditingkat nasional mendirikan Joint Committee for Ratification of ILO Basic Conventions and Labour Law Reform, sebagai respon dari pemerintah untuk menjadi anggota ILO. Pada “Aksi Nasional Buruh 1992,” kaum buruh dimobilisasi oleh komite bersama dengan program untuk mengonsolidasikan sebuah organisasi buruh di tingkat nasional. Pada Juni 1993, dibentuk Perwakilan Dewan Serikat Buruh Korea (Korean Council of Trade Union Representatives /KCTU, Chonnodae)) yang menyatukan seluruh pimpinan serikat buruh demokratis ke dalam satu wadah besama.

Lahirnya KCTU

Pada tanggal 13 November 1994, Komite Pesiapan Konfederasi Serikat Buruh Korea (Preparatory Committee for Korean Confederation of Trade Unions) mulai bekerja untuk membentuk wadah bersama. Tugas paling utama dari komite persiapan adalah mempersiapkan dan menfasilitasi reorganisasi berbagai serikat buruh dan berbagai federasi serikat buruh dan mulai menyiapkan formasi Konfederasi.

Setelah satu tahun persiapan, pada tanggal 11 November 1995, secara resmi didirikan Korean Confederation of Trade Unions (Minju Nochong) atau Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU). Pada waktu berdiri, KCTU beranggotakan 862 serikat buruh perusahaan dengan total keanggotaan 418 ribu orang. Pada Juni 1997, anggota KCTU telah meningkat menjadi 1.144 serikat buruh dan anggota berjumlah 526.300 orang.

Dalam dua tahun awal pendiriannya, KCTU tumbuh bukan hanya sebagai organisasi yang mewakili perjuangan kaum buruh Korea tapi, juga menjadi kekuatan pokok yang memimpin proses demokratisasi. KCTU terus meningkatkan kemampuan buruh dengan melakukan kombinasi dalam perjuangan ekonomi, sosial dan reformasi politik.

Dalam program perjuangan dinyatakan, KCTU berjuang untuk menghapuskan berbagai undang-undang yang represif seperti Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Law/NSL) dan berbagai aturan yang merintangi hak-hak demokrasi yang paling mendasar. KCTU menyadari bahwa hak buruh, termasuk hak berorganisasi, tidak hanya komponen dasar dari demokrasi, tapi juga harus diikuti dengan partisipasi kaum buruh dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

KCTU meyakini, “Seluruh perbaikan ekonomi , sosial dan politik hanya dapat dilakukan dengan mengkombinasikan gerakan kerakyatan dan intervensi yang sistematis dalam berbagai institusi yang mengambil kebijakan dan keputusan.“

KCTU sangat menyadari pentingnya membangun partisipasi politik yang efektif dan tetap menjadi alat politik yang independen. Sebagai sebuah organisasi, KCTU menjadi alat bagi kaum buruh untuk mendapatkan posisi di pemerintahan lokal, parlemen nasional, dan ikut serta dalam pembentukan pemerintahan. KCTU juga terlibat dalam pemilu presiden tahun 1997, dengan tujuan menengah untuk menciptakan sebuah partai politik yang berbasis massa.

Pemberdayaan politik KCTU berbasiskan pada demokrasi, kedulatan nasional, reunifikasi damai dengan Korea Utara dan bersama berbagai kekuatan progresif lainnya dalam masyarakat yang terus berjuang melawan dominasi kediktatoran. Di sini tampak bahwa organisasi politik bagi kaum buruh, berakar pada aliansi dari berbagai kekuatan demokrasi dari berbagai sektor dan latar belakang sosial, dan akan menjadi mesin yang sentral dalam transformasi struktural menuju demokrasi yang sejati( genuine democracy).

Menuju Perjuangan Politik

Perjuangan serikat buruh di bawah kepemimpinan KCTU menjadi pemberi inspirasi penting untuk membawa gerakan buruh guna mengombinasikan strategi gerakan massa dengan strategi politik elektoral. Keputusan untuk ikut bertarung didasari pada kekecewaan pada partai-partai yang ada. Dalam dokumen KCTU dikatakan “perjuangan kaum buruh menjadi frustasi dan gagal karena tidak ada kekuatan politik yang mewakili kepentingan kaum buruh.” Untuk itu dalam Kongres KCTU diputuskan untuk memperluas komitmen perjuangan dengan mengupayakan sebuah proyek untuk pembangunan partai politik progresif alternatif.

Langkah awal KCTU untuk mengisi politik ‘progresif alternatif ’   mulai direalisasi dalam pertarungan politik elektoral pemilihan Presiden tahun 1997. Pemilu 1997 adalah krusial buat Korsel karena merupakan fase transisi demokrasi dari rejim otoriterian yang kapitalis-militeristik menuju demokrasi. Pertarungan elektoral menjadi penting, karena rejim lama dengan dukungan militer juga hendak mencari legitimasi melalui proses demokrasi untuk kembali mempertahankan atau melanjutkan kekuasaannya. Karena itu pemilu 1987 juga mencerminkan pertarungan antara kekuatan progresif-demokratik melawan kekuatan politik yang didukung oleh oligarki militer. Karena itu slogan PV21 saat itu adalah ‘Demokrasi dan Progres.’

Pada saat itu, KCTU mendukung aliansi progresif People’s Victory 21 (PV21). Aliansi elektoral ini mencalonkan presiden KCTU saat itu Kwon Yong-Kil sebagai calon presiden. Hasil pemilu memang agak mengecewakan dimana PV21 hanya memperoleh 1.2 persen dari total suara. Namun pemenang pemilu presiden Kim Dae jung, juga disambut baik oleh PV21 karena Kim Dae Jung, adalah presiden sipil pertama paska rezim militer yang juga dikenal sebagai pejuang demokrasi dan HAM. Dalam statementnya PV21 mengatakan tentang kemenangan Kim Dae Jung, “Dia bukan cuma seorang pemimpin anti kediktatoran dan gerakan demokrasi tapi, juga seorang sahabat, jadi pemilu kali ini merupakan peristiwa yang sangat berarti “

Namun, pelan tapi pasti, presiden Kim Dae Jung harus mengalami krisis ekonomi dan tekanan dari kekuatan pasar bebas yang semakin besar. Akibatnya kompromi-kompromi politik dan ekonomi yang merugikan kaum buruh dan kebijakan pro-pasar bebas mulai diterapkan. Mulai tampak bahwa proses transisi demokrasi telah kehilangan progresivitasnya karena mulai dikendalikan oleh kekuatan pasar bebas. Perkembangan ini membuat gerakan buruh yang dipimpin oleh KCTU merasa perlu untuk membangun kekuatan politik alternatif yang betul-betul mencerminkan kepentingan kaum buruh dan kaum marginal lainnya.

Menurut KCTU, proses demokratisasi di Korea paska kediktatoran mempunyai tendensi untuk diarahkan secara sistematis untuk memperlemah kekuatan kelas buruh. Meskipun kaum buruh menjadi pelopor demokratisasi, tapi dalam hal politik mereka diisolasi oleh para elit, seolah ‘perjuangan politik’ bukanlah urusan buruh, tapi hanya urusan para ‘elit politik.’ Sementra parlemen, media, pengusaha, pengadilan dan sebagian intelektual membangun suatu koloborasi untuk memperkuat struktur hegemoni yang anti buruh, dan bahkan menindas berbagai perjuangan dan ekspresi politik dari kaum buruh untuk menuntut perubahan. “Sekarang ini kaum buruh dapat memulai sebuah perjuangan untuk mengakhiri sejarah yang tak berpihak pada kaum buruh, memulainya dengan melibatkan diri dalam arena politik – pusat dari kekuasaan.”

Setelah pemilu 1997, pada awal tahun 1999 mulai diadakan konsolidasi dari berbagai elemen progresif untuk merumuskan dan membentuk suatu komite bersama untuk pembangunan dan pembentukan sebuah partai politik. Pada 25 Januari 1999, diadakan pertemuan antar KCTU, PV21, National Urban Poor Federation dan berbagai kelompok dan individual lainnya. Pertemuan ini adalah langkah awal untuk mulai mendiskusikan kebutuhan pembangunan partai politik alternatif. Pada bulan Maret dibentuk sebuah Komite Promosi Pembentukan Partai.

Keputusan KCTU untuk mempelopori sebuah partai politik progresif yang pro kaum buruh menjadi diskusi dalam Kongres pada bulan Februari 1999. Kongres menyimpulkan bahwa perjuangan massa sudah merupakan jalan yang tepat untuk pembangunan partai, karena itu partai harus juga membawa kekuatan progresif untuk melakukan transformasi yang fundamental yang akan menciptakan solidaritas sosial dan keadilan yang sejati.

Pertanyaannya kemudian dalam Kongres adalah “What must we do and how should we begin?”[2] untuk membuat sebuah partai yang dapat menjadi mesin bagi solidaritas dan persatuan kaum buruh Korea. “

Dalam Kongres juga disimpulkan, partai politik yang akan dibangun bukanlah partai politik dalam makna ‘hanya semata-mata alat perjuangan elektoral.” Tapi partai yang dapat memperjuangkan kepentingan kaum buruh secara efektif. Menurut Sekretaris Jendral KCTU Choi Young-Kyu, “Masih banyak kaum buruh yang menganggap pemberdayaan politik dalam arti politik yang resmi, semata-mata hanya untuk perjuangan elektoral.” Padahal menurut dia, partai bagi kaum buruh bukanlah partai tipe lama tersebut .”Pembentukan partai harus berakhir pada formalitas macam ini, bila tidak dibangun dari perjuangan.” Dan bicara partai adalah bicara perjuangan pembebasan kaum buruh, bukan hanya dalam kerangkeng elektoral.

Sementara Ketua Pemberdayaan Politik KCTU dari Dewan Regional Taegu Cheung woo-Dal, mencoba menganalisa tingkat kesadaran perjuagnan kaum buruh yang akan berpengaruh dalam pembangunan politik kelas pekerja..

“Kaum buruh sangat mudah dimobilisasi bagi perjuangan dalam isu-isu mendesak yang sedang dihadapi oleh serikat buruh atau kondisi kerja. Tapi, ketika bicara tentang pemberdayaan politik, dia menjadi prioritas kesekian, selain itu hasil dari perjuangan juga tidak mudah untuk didapatkan.”

Choi Kyu-yeup, Ketua Umum Komite Eksekutif PV21 juga menekankan salah tafsir tentang pembentukan partai . “The People’s Victory 21 membuktikan dirinya bukan hanya sebagai mesin pemilu tapi mendorong dan menfasilitasi lahirnya partai politik progresif berbasis massa”. Lalu tambahnya, “tugas selanjutnya adalah membangun sebuah organisasi yang mampu memajukan perjuangan politik dan menyiapkan kaum buruh untuk meraih kekuasaan. Inilah tugas dari pembentukan partai.”

Dalam pertemuan bulan Maret 1999 itu disepakati, partai yang akan menjadi alat perjuangan pembebasan kaum buruh, rakyat kecil dan kekuatan progresif lainnya tidak akan terjebak dalam politik elektoral tapi, juga sanggup untuk bertarung di jalanan, mengorganisir rally dan membangun gerakan massa.

Komite Persiapan Pembentukan Partai akhirnya dibentuk  dengan anggota Kwon Young-Il, Yang Yeun Soo dan Cheun Young See. Komite ini bertugas membuat sebuah proposal pembentukan partai. Untuk alat konsolidasi, komite juga menerbitkan sebuah Koran untuk pembangunan partai.

Konsolidasi pembangunan partai progresif menjadi semakin kuat dengan bergabungnya National Alliance for Democracy and Reunification in Korea (NADRK) dan Alliance for Progressive Politics (APP), dan berbagai organisasi kiri kecil lainnya. NADRK adalah sebuah aliansi dari berbagai ormas seperti petani perempuan, pemuda dan guru. Organisas radikal Mahasisiwa Korean Federation of Student Union menjadi motor utama aliansi ini. Organisasi perempuan adalah sebuah front dari berbagai organisasi perempuan dengan anggota ribuan. Sementara anggota gerakan tani mencapai 30 ribu anggota dan sekitar 15 ribu guru

Pada 30 Januari 2000, Democratic Labor Party dideklarasikan. Dalam deklarasi dinyatakan, DLP adalah “partai politik bagi kekuatan progresif seperti buruh, petani, kaum miskin kota, pedagang kecil, perempuan, mahasiswa dan intelektual.”

DLP menjadi milik kaum pekerja yang menderita karena ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan. Partai ini akan memperjuangkan demorkasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya bagi rakyat Korea. Partai juga membangun aliansi dengan kekuatan progresif di seluruh dunia yang melawan neoliberalisme, militarisme dan pelecehan atas HAM.

Pada Juni 2002, DLP ikut serta dalam pemilu lokal dan mendapatkan 8.2 persen suara. Sementara kandidat presiden Kwon Yopung Il mendapatkan 3.9 persen suara. Secara keseluruhan DLP mendapatkan 42 kursi di dewan tingkat distrik dan provinsi, menguasai dua distrik di Ulsan City tapi, gagal mendapat kursi di parlemen nasional.

Meskipun kecil dalam makna ‘politik perwakilan’ di parlemen tapi, DLP kekuatan dominan di“parlemen jalanan.” Aksi-aksi militan puluhan ribu buruh menjadi kekuatan utama yang memaksa pemerintah dan pengusaha untuk mengadakan perubahan atau menunda berbagai kebijakan yang anti buruh.

Dengan basis KCTU dan problem-problem perburuhan yang semakin tidak terselesaikan secara adil demi kepentingan kaum buruh, membuat DLP menguasai “parlemen jalanan.” Ketua partai ini Kwon Young-ghil membutkikan janjinya bahwa dia bukan cuma seorang pemimpin partai kantoran, tapi seorang pemimpin yang selalu berdiri dalam barisan paling depan dalam aksi-aksi massa.

DLP mendapat legitimasi dihadapan rakyat karena memimpin pemogokan dan berbagai demonstrasi bersama rakyat menuntut perubahan. Makna partai sebagai poros perlawanan dan konsolidasi bagi gerakan massa betul-betul menjadi suatu praktek yang dijalankan secara konsisten. Fakta ini membuktikan bahwa gerakan buruh yang teroganisir dapat menjadi motor bagi gerakan politik yang lebih luas dengan melibatkan berbagai sektor progresif didalam masyarakat. Peran ini telah dijalankan oleh kaum buruh yang bernaung di bawah KCTU.

 

Hasil Pemilu Korea Selatan 2004

 

Politik Progresif dalam Pemilu 2004 

Pada tanggal 15 April, Korea mengadakan pemilu legislatif untuk memilih 299 anggota parlemen. DLP yang tidak mendapatkan kursi dalam pemilu legislatif sebelumnya, maju dengan slogan populis “Pajak Bagi Si Kaya, Kesejahteraan Bagi Si miskin.” (taxes to the rich, welfare to the poor )

Hasil dari pemilu cukup mengejutkan kekuatan konservatif karena DLP sang penguasa “parlemen jalanan” tiba-tiba saja muncul sebagai kekuatan ketiga terbesar setelah Partai Uri dan kekuatan kanan Grand National Party (Partai Kejayaan National).

Perkembangan ini mengakibatkan front pertempuran buruh juga semakin melebar, memasuki ruang parlemen. Dan bisa jadi frekuensi ‘perkelahian’ dan saling pukul antar anggota parlemen di Korea akan menjadi semakin ramai dengan anggota parlemen ‘kiri’ yang hampir sepanjang karir politiknya bertempur di jalan-jalan menghadapi militer dan polisi dengan Molotov, pentungan, dan barikade.

Dari 299 kursi yang diperebutkan, Partai Uri mendapatkan kursi mayoritas dengan 152 kursi, Grand National Party mendapat 121 kursi, DLP mendapat 10 kursi, Millinium Democratic Party 9 kursi dan United Liberal Party hanya mendapat 4 kursi. Secara keseluruhan DLP mendapatkan 13 persen suara. Tiga pejuang buruh dari KCTU terpilih menjadi anggota parlemen yaitu Shin Sang Jeong (Mantan Sekjen Federasi Serikat Buruh Metal), Dan Byung Ho (mantan presiden KCTU), dan Cheon Yourn (salah seorang pimpinan KCTU).

Tentu saja, dengan jumlahnya yang kecil, KCTU dan para legislator dari DLP sangat sadar bahwa adalah ilusi untuk mengharapkan sebuah perubahan mendasar yang akan membela kepentingan kaum buruh dapat segera dipenuhi. “Karena DLP adalah minoritas di parlemen nasional, adalah sangat sulit bagi mereka untuk memajukan dan meloloskan undang-undang baru (yang pro buruh), meskipun begitu paling tidak DLP dapat membuat inisiatif bagi sebuah perdebatan sosial tentang berbagai isu perburuhan.“

Tetapi sebagai partai ‘gerakan massa,’ partai pemenang pemilu seperti Partai Uri tidak bisa mengabaikan kekuatan kaum progresif di parlemen yang muncul sebagai kekuatan ketiga terbesar. Akan terjadi berbagai tekanan politik dari DLP, dengan kosentrasi untuk mendorong legislasi yang kerakyatan, yang akan meningkatkan kehidupan rakyat dan mendukung perjuangan serikat buruh.

Berbagai respon muncul dengan masuknya DLP sebagai partai ketiga terbesar di parlemen nasional. Forbes.com. sebuah situs yang berafiliaisi dengan majalah ekonomi pro pasar bebas Forbes, menulis sebuah artikel berjudul “Harapan, Katakutan Saat Partai Buruh di Korea Memasuki Politik.” Sementara CNSNews.com menulis berita berjudul “Pemilu Bergerak Ke Kiri di Korea Selatan”

Respon moderat muncul dari analis ekonomi Terence Lim, yang menganggap “masuknya DLP dalam kelembagaan politik akan membuat serikat buruh tidak begitu militan dan konfrontatif.” Hal senada disampaikan Park Joon Sung, seorang analis ekonomi yang di kutip oleh Forbes.com, “dalam legislasi dimasa depan akan lebih banyak tuntutan dari serikat buruh yang akan diadopsi.” Sementara itu dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Cho Don-moon seorang profesor pada Universitas Katolik Korea mengatakan, hasil pemilu tersebut, terutama dengan perolehan kursi bagi DLP “sebagai suatu titik balik yang penting untuk menciptakan keseimbangan sosial.”

Di tempat lain, seorang anggota asosiasi pengusaha Korsel yang berangotakan 4000 pengusaha mengatakan, “Sepengetahuan kami kebijakan DLP hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu saja. Tapi benar bahwa kebijakan yang dituntut oleh DLP akan menjadi ancaman bagi pengusaha.”   Pendapat ini tampaknya benar, sebab program pertama dari DLP di parlemen adalah menuntut penghapusan buruh kontrak dan kenaikan upah minimum. Dan untuk itu KCTU telah menyataka siap memobilisasi anggotanya untuk mendukung ‘perjuangan di parlemen nasional.”

Awal Perjuangan Panjang

DLP adalah alat politik yang diciptakan sebagai hasil dari pembangunan perlawanan dan organisasi kelas pekerja selama puluhan tahun. Alat politik berbentuk partai ini diciptakan oleh ‘gerakan buruh itu sendiri,’ sebagai sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan untuk memaksimalkan seluruh ‘arena perjuangan’ dalam ‘ruang demokrasi’ demi keuntungan dan kesejahteraan kaum buruh dan masyarakat secara keseluruhan.

Transformasi dari serikat buruh menjadi ‘perjuangan partisan’ dan ‘elektoral’ di Korsel menunjukan, perjuangan serikat buruh pada titik tertentu – pada kondisi subyektif tertentu – memerlukan ‘perluasan alat perjuangan’ dan ‘perluasan arena perjuangan,’ dimana organisasi buruh dirasakan sudah tidak cukup lagi untuk menjadi alat bagi ‘perluasan alat perjuangan”.

Perkembangan di Korsel ini   membuktikan bahwa perjuangan politik kaum buruh ‘akan lebih optimal dan efektif’ bila mempunyai hubungan organik dengan gerakan sosial kelas pekerja dan gerakan sosial progresif lainnya diluar gerakan buruh. Dengan hubungan organik tersebut sebuah partai kelas buruh akan diisi oleh para pimpinan yang lahir dari perjuangan buruh; mempunyai program perjuangan yang betul-betul menjadi tuntutan dari kaum buruh; mempunyai taktik-strategi yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan kaum buruh; dan memiliki teori perjuangan yang juga memihak pada kaum buruh.

Perjuangan DLP barulah sebuah titik awal dari sebuah perjuangan panjang bagi kelas pekerja untuk membebaskan dirinya dari penindasan. Semoga, kita juga akan menyaksikan sebuah ‘rejim buruh’ akan terbentuk dalam 5-10 tahun ke depan di Korsel, mengikuti jejak Inacio “Lula” da Silva, presiden dari Partai Buruh di Brasil, yang menjadi presiden ‘kelas buruh’ pertama dalam sejarah negerinya.

(Penulis :Wilson Obrigados) 

Wilson

Bahan Rujukan Tulisan

Hagen Koo, “Korean Workers: The Culture and Politics of Class Formation“. Cornell University Press, New York, 2001

Dokumen KCTU

  1. “This Is  KCTU”
  2. “Our Principles”

3.”KCTU Affiliates”

  1. “Our Aims”

5.”Changes To Be Brought By the Entrance of the Democratic Labor Party in the National Assembly. “Worker and World, April 2004.

6.. ” The Democratic Labor Party (DLP)—Third Major Party in South
Korea’s National Assembly. KCTU Monthly News—April 2004

Dokumen Democratic Labor Party (http://.inter.kdlp.org/)

  1. “Democracy, Equality, Emancitapion; A Hope for Working People in Korea”
  2. ” DLP occupied 10 seats in the Assembly.” (17/04/2004)
  3. ” Who is Kwon Young-ghil, DLP chairperson.”  (21/04/2004)
  4. “Will labor party compromise with reality?’ (06/04/2004)
  5. ” DLP’s Programs for National Assembly Elections ” (05/05/2004)

Greenleft Weekly, 21 April 2004. ” South Korea: Labour leaders win seats;South Korea’s April 15 general election has resulted in a shift to the left. ”

 Patrick Goodenough “Election Sees Swing to the Left in South Korea.” CNSNews.com, 16 April 2004

Yoo Choonsik .” Hopes, fears as S.Korea labour party enters politics”. Forbes.com. 19 April 2004

Balbina Y. Hwang. “The Elections in South Korea: A Victory for the Electoral Process“, The Heritage Foundation, 19 April 2004.

The Seoul Times. “South Koreans Opt for Reform in Elections”, 10 Mei 2004.

Chinadaily.com. “S. Korea enters new political era after election.”, 16 April 2004

 

 

 

 

[1] Tulisan ini pernah dimuat dalam buku kumpulan tulisan Coen Husain Pontoh (Editor). Gerakan Massa Menghadang Imperialisme. Yogyakarta. Resistbook 2005.

[2] “Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita memulainya?”