Gerakan Buruh BUMN Gugat Kehadiran Negara

Aksi Geber BUMN 28 Februari 2018

Ditulis oleh Ketua Umum KPBI Ilhamsyah

Negara harus hadir dalam setiap persoalan rakyat,” kata kata ini sering kita dengan dari mulut Presiden Joko Widodo terutama ketika kampanye. Namun, dalam kepentingan Pengusaha Negara selalu hadir untuk melindugi investasi. Dalam kepentingan kaum buruh negara hadir untuk mementungi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang di bentuk untuk menterjemahkan pasal 33 UUD 1945 “cabang cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara.” Penguasaan negara terhadap cabang cabang pruduksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini agar terpastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. PLN, Pertamina, Pelindo, Jasamarga, Krakatau steel adalah sebagain kecil dari Perusahaam BUMN kita hari ini.

Dalam perjalanannya BUMN tidak lagi berfungsi sebagai mana amat UUD karena banyak BUMN yang sudah di jual ke pihak swasta. BUMN yang fungsinya seharusnya pelayanan terhadap masarakat sekarang berubah menjadi mencari untung yang sebesar besarnya.

Dari sini mulai banyak terjadi permasalahan di BUMN yang salah satunya adalah masalah ketenaga kerjaan. Perusahaan perusahaan BUMN mulai menerapkan hubungan kerja kontrak dan outsurcing, menurunkan tingkat kesehajteraan dan perlindungan terhadap pekerja/buruh nya yang semata mata untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Sehingga perlakuan dari managemen perusahaan BUMN sering kali lebih sadis dari perusahaan swasta. Seperti PHL sepihak yang di lakukan Pertamina Patra Niaga terhada Ratusan Awak Mobil Tangki di awal bulan puasa tahun lalu. Mereka yang di PHK ada yang sudah bekerja hingga belasan tahun dan sadisnya PHK dilakukan di saat buruh dan keluarganya memasuki bulan puasa dan Idul Fitri.

Dan kepada Presiden Jokowi kami meminta anda untuk hadir menyelesaukan persoalan ketenaga kerjaan di Perusahaan BUMN. Sebagai Presiden akan mudah menyelesaikan persoalan ini karena Mentri BUMN dan semua Direksi BUMN di bawah anda. Sekarang apakah Presiden Joko Widodo punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan ini.. Kami tunggu jawabannya tgl 28 Februari nanti.

Bangkit Lawan Hancurkan Tiran