Gampang di-PHK dan Tak Punya Posisi Tawar, Nasib Buruh setelah Revisi UU Tenaga Kerja

Foto Mogok Nasional di KBN Cakung (Sumber:Marsinah FM)

Buruh.co, Jakarta – Revisi Undang-undang Tenaga Kerja dinilai akan semakin mengurangi perlindungan buruh. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan menolak rencana ini karena membuat buruh semakin mudah dipecat dan menurunkan posisi tawar di hadpan pemberi kerja.

Pemerintah menampakan gelagat semakin serius untuk mengubah Undang-undang Tenaga Kerja 13/2003. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada Kamis, 16 Maret 2017, akan mengelar Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dengan undangan terbatas untuk membahas revisi tersebut di  salah satu kantor pemerintahan. Badan yang dipimpin politisi PAN Soetrisno Bachir itu dibentuk presiden untuk menggencarkan industrialisasi.

KPBI menilai revisi itu akan semakin memperburuk Undang-undang Tenaga Kerja. “Revisi memperbesar pasar tenaga kerja yang fleksibel,” kata Ketua Departemen Advokasi KPBI Nelson Saragih pada Kamis, 15 April 2017. Pasar kerja lentur itu akan semakin menjauhkan buruh dari kepastian kerja. Ini karena PHK akan semakin mudah dengan pesangon yang kecil.

Kemudahan memecat itu akan muncul terutama dalam mekanisme dan angka pesangon. “Pesangon menjadi 2-3 kali tergantung posisi,” katanya. Selain itu, mekanisme pemecetan tidak lagi perlu menggunakan perundingan dengan serikat.

Ia menilai revisi itu lebih bertujuan untuk menguntungkan pemodal ketimbang buruh. Gelagat pemerintah semakin meninggalkan buruh tampak jelas dari munculnya Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan 78/2015 yang menurunkan daya beli buruh. “Terlihat bahwa pemerintah sangat memperhatikan kepentingan pemodal dan semakin meninggalkan kepentingan buruh,” katanya.

Terlebih, Presiden Joko Widodo berkali-kali berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi. Berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia menilai Undang-undang Tenaga Kerja di Indonesia sebagai salah satu penghalang iklim investasi.

Tidak hanya soal kepastian kerja, revisi UU Tenaga Kerja 13/2003 juga dinilai akan semakin menurunkan daya tawar buruh di hadapan pengusaha.” Mogok dianggap tidak sesuai dengan Pancasila yg mengutamakan musyawarah. Bila mogok menimbulkan kerugian materi maka buruh harus mengganti,” ujarnya memperkirakan hasil akhir revisi aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu.