Di Kongres WFTU, Konfederasi KASBI Usulkan Persatuan Serikat Buruh ASEAN

Simon dan Sunarno dari PP KASBI

Dalam rapat dewan Presidential Council WFTU di Tehran, Iran, (26-27 Februari 2018) setiap delegasi memaparkan sambutan dan pidato di depan peserta rapat. Konfederasi KASBI mendapatkan kepercayaan 1 orang Presidential Council, Sekjend KASBI Sunarno. Penyampaian pandangan, program kerja, situasi masyarakat Indonesia , perburuhan, dll disampaikan Sunarno dalam sambutannya. Pidato dalam bahasa Inggris dibacakan oleh Sunarno dengan lantang.

Berikut pidato delegasi Presidential Council dari Konfederasi KASBI Sunarno.
( setelah di terjemahkan ke bahasa Indonesia) :

Salam juang!
Pertama-tama, saya mewakili Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI) mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah Serikat Buruh Iran. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam Rapat Presidential Council, di Tehran Iran. 

Kami juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Sekjend WFTU G.Mavrikos dan kawan-kawan staff kantor Pusat WFTU yang selalu berkomunikasi dengan kami sehingga kami mendapatkan informasi tentang pergerakan kawan-kawan buruh di seluruh dunia.
Dalam momen yang sangat berharga dan penting ini, kami, Konfederasi KASBI ingin menekankan komitmen kami untuk membangun serikat buruh internasional yang kuat, militan dan berorientasi kelas buruh dalam pertarungan melawan kapitalisme dan imperialisme.

Politik populisme sedang menjadi fenomena global khususnya Negara-negara maju. Seperti kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, mengiuatnya partai-partai berhaluan kanan dan tak mau ketinggalan akhir-akhir ini politik populisme juga berkembang di Indonesia, yaitu dalam ekspresi “politik identitas” adalah konsekuensi dari pencarian alternatif atas berkembangnya paham neoliberalisme.

Lahirnya anti-tesis dari neoliberalisme ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dibendung dengan cara-cara represif, melainkan harus diatasi dengan gagasan dengan sistem yang lebih baik terutama sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat; bukan sistem neoliberal!
Bahwa di balik situasi politik tersebut di atas, terdapat situasi ekonomi yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang sangat tajam, antara segelintir orang kaya dengan mayoritas rakyat miskin.

Misalnya di Indonesia saja, data yang dipaparkan oleh Oxfam dan Infid menyebutkan empat orang terkaya di Indonesia memiliki harta setara dengan harta 40% penduduk atau 100 juta orang termiskin di Indonesia. Juga disebutkan bahwa sebanyak 49 % dari total kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1 persen warga terkaya. Sementara 51 persen sisanya diperebutkan oleh 99 persen penduduk. Utang luar negeri Indonesia, meningkat menjadi 333,6 miliar Dolar Amerika atau sekitar 4.442 triliun rupiah pada Mei 2017. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meningkatnya utang ini lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur bukan pada program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan agararia di Indonesia pun terdapat ketimpangan yang mencolok, antara lain dengan adanya 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai 5,1 juta hektar lahan, sementara sejumlah besar rakyat hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar, bahkan banyak rakyat miskin tidak memiliki tanah. Selain itu konflik antara rakyat dengan korporasi juga terus terjadi, dan selalu di menangkan oleh korporasi, karena mendapatkan dukungan dari pemerintah boneka neoliberal.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menjamin akses melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi rakyat jelata keadaan ini masih sulit karena komersialisasi di dua bidang tersebut justeru semakin massif. Dalam bidang peningkatan sumber daya manusia seharusnya pemerintah perlu meninjau dan mengganti peraturan perundang-undangan yang melegalkan komersialisasi pendidikan dan kesehatan. Harus ada perubahan filosofi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kedua bidang tersebut seharusnya tidak boleh di posisikan sebagai sarana bisnis untuk mengeruk keuntungan, sebagai sarana kemanusiaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kepribadian nasional dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di sisi lain, program pencabutan subsidi semakin meluas. Setelah pencabutan subsidi BBM, subsidi listrik untuk rakyat dicabut oleh negara. Demikian juga dengan subsidi untuk pendidikan tinggi yang dicabut sehingga menyebabkan semakin sulitnya rakyat memperoleh pendidikan tinggi.

Tingkat pendapatan rakyat atau kaum buruh semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya tingkat upah riil di Indonesia. Laporan International Labor Organisation-ILO menyatakan bahwa upah riil Indonesia berada pada peringkat ketiga terendah di antara negara-negara Asia dan kepulauan Pasifik.

Bagi kaum buruh, situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan semakin dalamnya penerapan kebijakan neolibaralisme di sektor perburuhan. Maraknya sistem kontrak outsourcing dan ditambah pemberlakukan kebijakan system kerja pemagangan jelas mengancam kepastian kerja kaum buruh Indonesia. Hal ini semakin dibuktikan dengan fenomena PHK terhadap buruh tetap dan digantikan dengan sistem outsourcing ataupun pemagangan. Pelanggaran terhadap hak-hak normatif dan kebebasan berserikat kaum buruh juga semakin marak. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya Pemerintah dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan terkesan tidak mau dan tidak sanggup menangani maraknya pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan yang pada akhirnya menjadi buruh sebagai korban.

Bersamaan dengan itu, kebebasan berekspresi dan demokrasi yang menjadi landasan bagi rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial semakin dalam ancaman besar. Pembubaran diskusi, pelarangan aksi-aksi demonstrasi dan kriminalisasi kepada buruh yang memperjuangkan hak-haknya adalah bentuk nyata dari semakin menyempitnya ruang demokrasi bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Di tingkat regional Asia Tenggara, penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi ajang subur bagi eksploitasi terhadap kaum buruh. Penerapan MEA ini diiringi dengan upaya kaum modal untuk melakukan revisi undang-undang perburuhan menjadi lebih buruk bagi kaum buruh terutama dengan memperluas system kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan.

Situasi-situasi tersebut diatas tentu sangat berbahaya bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia dan juga di Negara-negara Asia yang notabene adalah bekerja di sector industry manufacture yang minim jaminan social, rawan pemberangusan serikat dan hak-hak normatif buruh masih banyak yang di langgar.

Oleh karena itu Konfederasi KASBI mengusulkan agar :
WFTU secara terus menerus memelopori dan mempraktekan secara nyata budaya dan bentuk-bentuk solidaritas sesama kaum buruh di seluruh dunia, sehingga mampu menyuntik semangat dan daya juang kaum buruh untuk terbebas dari pembodohan dan penindasan kapitalisme.
Agar ada upaya konsolidasi di regional Asia Tenggara untuk menghadapi ancaman MEA dan sekaligus sebagai alat penggorganisiran bagi serikat-serikat buruh progresif di wilayah Asia dan Pasifik.

Terima kasih
Salam Juang!
Long live WFTU!

Sampai berita ini diturunkan rapat masih berlangsung.

Sumber 

Media’s Fspek Kasbi