Di Era Jokowi, Buruh Perempuan Sulit Cuti Hamil!

 

Tiga Tuntutan Kelompok Kerja Buruh Perempuan (Foto:Mulyadi)

Buruh.co, Jakarta – Diskriminasi terhadap buruh perempuan dinilai terus berlangsung pada pemerintahan presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, perempuan juga rentan terhadap pelecehan seksual, termasuk di tempat kerja. Kelompok Kerja Buruh Perempuan menuntut negara memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak maternitas.

Tuntutan itu disampaikan dalam unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan lapangan Medan Merdeka. Pada 8 Maret 2017, sekitar 500 orang anggota Pokja Buruh Perempuan turun dalam aksi peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD).

Anggota Pokja Buruh Perempuan, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), menganggap buruh masih mengalami penindasan ganda. Perempuan dibayar lebih rendah dan tidak mendapat peluang yang sama dibanding buruh laki-laki.

Orasi Politik Jumisih, Wakil Ketua KPBI dan Ketua Umum FBLP (Foto:Mulyadi)

Ini karena buruh perempuan banyak tidak mendapatkan hak-hak maternitas. Di antaranya adalah hak cuti melahirkan dan haid. “Teman-teman sekalian, berbagai pelanggaran hak maternitas di tempat kerja menjadi bukti kongkrit bahwa pemerintah kita gagal mensejahterakan buruh perempuan,” ujar Wakil Ketua KPBI Jumisih.

Pemerintahan Joko Widodo juga gagal menjalankan Undang-undang Tenaga Kerja 13/2003 untuk melindungi buruh perempuan. Sebab, buruh perempuan masih banyak yang dibayar mendapatkan upah di bawah UMP. Mereka juga terpaksa bekerja lebih dari 40 jam seminggu. “Berapa jam kerja yang dilanggar pengusaha kawan-kawan? Banyak!” protesnya dalam unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumisih menambahkan diskriminasi itu juga ironisnya berlangsung di organisasi serikat. “Apakah kita sebagai perempuan dalam organisasi-organisasi kita sudah setara dengan laki-laki?” tanyanya dengan kalimat tanya retoris.

Buruh laki-laki KPBI juga turut memperingati Hari Perempuan Internasional. (Foto:Mulyadi)

Pokja Ajak Buruh Perempuan Terus Melawan 

Kelompok Kerja Buruh Perempuan mengajak rakyat, terutama buruh perempuan, untuk memperjuangkan kesetaraan gender. “Kawan-kawan sekalian, momentum IWD harusnya menjadi momentum persatuan,” terang perempuan yang gemar mengenakan pakain berwarna merah itu.

Pokja Buruh Perempuan menyerukan perlunya membangun persatuan, termasuk dengan laki-laki dalam memerangi diskriminasi berdasarkan gender. Perempuan yang juga merupakan Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) itu beranggapan laki-laki juga punya tanggung jawab dalam organisasi untuk mendorong kesadaran pada buruh perempuan.

“Siap memberikan penyadaran yang maksimal pada buruh perempuan? Siaberdiri sejajar dengan buruh perempuan? Siap ikut dalam perjuangan yang paling sulit untuk memerdekakan buruh perempuan?” tanyanya pada barisan buruh laki-laki yang turut dalam aksi IWD 2017. Pertanyaan itu dijawab dengan “Siap,” yang lantang dari para buruh.

Hari Perempuan Internasional diperingati di seluruh dunia pada 8 Maret. Hari Perempuan Internasional merupakan peringatan atas keberhasilan buruh New York, yang mayoritas perempuan, memogokan kawasan tekstil pada 1909. Partai Sosialis Amerika mulai memperingati pemogokan itu pada 2010. Pada tahun itu juga, pemogokan umum di New York menginspirasi Konferensi Perempuan Sosialis Internasional, di Denmark untuk menetapkan Hari Perempuan Internasional.