Desak PT.DKI Patuh Hukum, Buruh Geruduk Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara

Mogok di PT.Dua Kuda Indonesia

Buruh.co, Jakarta – Ratusan anggota Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI) akan menggeruduk Suku Dinas Jakarta Utara pada Rabu, 15 November 2017. Mereka mendesak anak buah Menaker Hanif Dhakiri itu untuk tegas menjatuhkan sanksi pada PT.Dua Kuda Indonesia.

Alasannya, perusahaan kimia dasar tersebut melanggar Undang-undang 13/2003 Ketenagakerjaan tentang kontrak dan outsourcing. Ini karena perusahaan di Marunda, Jakarta Utara, itu menerapkan kontrak/outsourcing untuk pekerjaan yang bersifat tetap. “Kami mendesak Sudinaker Jakarta Utara¬†menindak tegas perusahaan yang menerapkan sistem kontrak pada pekerjaan bersifat tetap,” kata Ketua Serikat Buruh Aneka Industri FBTPI Zainal Abidin pada Selasa, 14 November 2017.

Selain itu, buruh FBTPI juga mendesak Sudinaker Jakarta Utara agar menjatuhkan sanksi pada PT.Dua Kuda Indonesia karena tidak membayar upah lembur. Office Boy di perusahaan itu bekerja selama 48 jam dalam seminggu tanpa upah lembur. Padahal, UU Ketenagakerjaan membatasi jam kerja normal hanya 40 jam dalam seminggu.

Tidak hanya itu, FBTPI juga akan melancarkan aksi ke Kedutaan Besar Tiongkok dan Istana Negara. PT.Dua Kuda Indonesia (DKI) merupakan perusahaan dengan modal asal negara dengan maskot panda itu.

Zainal menyebutkan aksi terpaksa dilakukan karena manajemen bersikukuh untuk melanggar aturan sejak pemogokan pada 9 November 2017. “Aksi ini sebagai bentuk protes kami terhadap sikap manajemen PT.Dua Kuda Indonesia yang pada prinsipnya sudah merugikan seluruh anggota kami yang bekerja di PT.Dua Kuda Indonesia,” tegas Zainal.

Aksi juga akan dilancarkan bersama dengan federasi-federasi lain di bawah bendera Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Selain itu, dukungan juga datang dari gerakan rakyat lain seperti mahasiswa.

Sejak 9 November 2017, ratusan buruh PT.DKI mogok kerja dengan tiga tuntutan. Mereka mendesak perusahaan menjalankan struktur dan skala upah yang berkeadilan, membayar upah lembur, dan menghapus sistem kontrak/outsourcing yang menjauhkan buruh dari kepastian kerja.