Januari Merah: Pemogokan Nasional Kelas Buruh India

Pekan ini, pemogokan nasional lagi-lagi mengguncang India. Tak kurang 180 juta massa dari seluruh negeri berpartisipasi dalam apa yang disebut “pemogokan terbesar dalam sejarah umat manusia”. Ada 10 konfederasi buruh dan berbagai federasi bersatu dalam pemogokan selama 48 jam. Tanggal 8 hingga 9 Januari menjadi deklarasi kelas buruh India, bahwa roda ekonomi bergerak karena kerja mereka bukan dari celoteh para majikan. Hentakan keras ini sekaligus membuka tahun baru di India bersama kibaran bendera merah, menantang kebijakan neoliberal rezim Partai Bharatiya Janata (BJP). Kebijakan yang menjadi tren internasional agar negara semakin mewadahi kepentingan modal dan menyingkirkan kepentingan rakyat. Perdana Menteri Narendra Modi sekalilagi dikepung protes besar setelah pemogokan raksasa lain di tahun 2016.

Pemogokan nasional Januari ini melibatkan semua sektor. Pemogokan meliputi sektor industri manufaktur, jasa, pertanian, pegawai negeri, swasta, sektor teroganisir dan tidak terorganisir. Ragam buruh dari berbagai jenis pekerjaan mewarnai pemogokan, di antaranya buruh pabrik, guru, pekerja pos, pekerja departemen pertahanan, pekerja bank, buruh telekomunikasi, buruh tambang minyak, batu bara, listrik, tenaga medis, buruh transportasi, pekerja sektor pendidikan, hingga pekerja domestik seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ini adalah persatuan kelas buruh yang luas, sebuah mimpi yang selalu diidam-idamkan dalam malam-malam buruh progresif di berbagai bagian belahan dunia manapun.

Sejak peletakan batu pertama kebijakan neoliberal pada tahun 1991, negeri Sarukh Khan itu sudah diguyur 17 kali pemogokan nasional. Sebelum pemogokan nasional bulan Januari ini, pada September 2016, 180 juta kelas buruh menggalang pemogokan untuk memberikan serangan kepada koalisi penguasa National Democratic Alliance (NDA) yang dipimpin partai penguasa BJP. Ini adalah gelanggang pertarungan yang sekalilagi mempersuakan kepentingan 99% rakyat jelata melawan 1% miliader kaya. Pemogokan kelas buruh pada akhirnya mampu menyeret partisipasi lapisan kaum muda yang terus mengalami kebuntuan hari depan.

Kondisi kaum muda di India memang sedang dan terus digencet kebijakan neoliberal yang keras. Sebanyak 1,3 juta anak muda bergabung dalam barisan pengangguran setiap bulannya. Antrian lowongan kerja berubah menjadi pentas pertunjukan kolosal, dimana jutaan anak muda harus saling sikut untuk bisa direkrut menjadi tenaga upahan. Pada bulan Maret 2018 Kereta Api India membuka lowongan untuk 90.000 pekerja, tak kurang 28 juta pencari kerja menyerbunya. Lebih dari 200.000 kandidat bersaing untuk 1.137 lowongan polisi di Mumbai. Kelasifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini tak lebih dari lulusan SMU belaka. Namun diantara pelamar tercatat 423 orang sebagai insiyur teknik, 167 Magister Administrasi Bisnis (MBA) dan 543 orang lulusan pasca sarjana (S2).

Kebencian terhadap rejim Modi merebak di kalangan anak muda. Berdampingan dengan kesengsaraan dan keputusasaan yang menusuk-nusuk keseharian mereka. Selain kaum tani, kaum muda India adalah pelaku bunuh diri yang intens dan massif. India memiliki angka bunuh diri untuk kalangan usia 15 hingga 29 tahun salah satu tertinggi di dunia. Pada 2016, tahun dimana pemogokan raksasa dilaksanakan, sebanyak 9.474 remaja melakukan bunuh diri, atau hampir 26 orang setiap hari. Selama periode 2006-2016 sebanyak 75.000 pemuda memutuskan mengakhiri hidupnya. Tak banyak drama paling mengerikan dalam peradaban manusia kecuali generasi mudanya patah asa dan mengalami kefustasian sosial yang berujung kematian. Kelas penguasa di India adalah sutradara berdarah dingin untuk serial drama jenis ini.

Semua ceramah bonus demografi yang rutin dibualkan oleh kelas pengusa India tak pernah mendapatkan pijakannya. Jumlah angkatan muda yang berlimpah, di bawah kendali mereka hanya bisa berakhir dalam satu kemungkinan: petaka sosial. Sensus 2011 mengungkapkan hanya 4,5% populasi di India yang sanggup mengenyam pendidikan hingga tingkat pasca sarjana, berdampingan dengan itu sebanyak 32,6 % populasi bahkan Sekolah Dasar saja tidak lulus. Di bawah mantra-mantra ekonomi dari kebijakan neoliberal, sistem pendidikan yang ada menjadi satu lagi serangan brutal kepada rakyat jelata, pendidikan hanya melayani anak-anak orang kaya.

Kebuntuan ekonomi yang mencekik tanpa ampun akibat kenaikan harga, upah rendah dan sulitnya kesempatan kerja, menggelincirkan rakyat dalam hasutan konflik sektarian. Pada 2017 sebanyak 2.920 insiden konflik sektarian pecah di India. Tercatat 389 orang tewas dan 8.890 terluka. Uttar Pradesh menjadi kawasan yang paling rentan terhadap konflik sektarian. BJP memang dikenal sebagai bagian dari kekuataan yang mengipas-ngipasi semangat supremasi agama tertentu. Mereka hidup dan memenangkan pemilu lewat apa yang dikenal sebagai “Hate Industrial Complex” alias Kompleks Industri Kebencian. Serangan-serangan terhadap kalangan minoritas menjadi wajah lain kekuasaan Modi yang buruk rupa dalam cermin demokrasi India.

Pertumbuhan jumlah miliader menjadi gendang pengiring kekacauan hidup rakyat pekerja India. Tahun 2014 adalah tahun keemasan penambahan orang kaya baru di India mencapai 27%. Pada 2018 dihitung oleh sebuah laporan India memiliki 4,37 juta orang kaya. Penambahan orang-orang kaya baru ini tidak berdiri diatas peningkatan keseluruhan pendapatan rakyat India, melainkan lompatan pendapatan di antara sejumlah individu. Ini merupakan potret paling vulgar dari kapitalisme, membelah masyarakat menjadi segelintir orang-orang kaya yang ekslusif di satu sisi, dan rakyat jelata yang terkapar dalam kemiskinan di sisi mayoritas.

Pemogokan nasional kelas buruh kali ini tak berjauhan dengan momen protes kaum tani baru-baru lalu. Sebanyak 300.000 kaum tani bergerak dalam protes besar menentang kebijakan Modi. Kaum tani adalah satu lagi lapisan masyarakat India yang paling menderita sejak lampau. Angka bunuh diri diantara mereka selalu menjadi rekor nasional. Pada 29 November 2018 kaum pelajar, pemuda dan buruh berbaris dibelakang demonstrasi kaum tani untuk memberikan energi solidaritas yang konkrit. Kalangan progresif di India memandang terjadi peningkatan solidaritas diantara kaum tani dan kelas buruh dengan kalangan muda menjadi bagian di dalamnya.

Pemogokan kemarin, masih belum lepas dari apa yang dinamakan sebagai “12 Point Charter of Demands” atau Piagam 12 Poin Tuntutan. Pada pemogokan nasional 2016 tuntutan-tuntutan ini mulai berkumandang dan menjadi suara kelas pekerja India. Diantara tuntutan itu berisi: penyelesaian masalah kenaikan harga, lapangan kerja, penegakan hukum perburuhan, jaminan sosial universal bagi semua buruh, upah minimum, jaminan pensiun, penghentian penjualan saham BUMN, penghentian sistem kerja kontrak dan lainnya. Pemogokan nasional bulan Januari salah satunya dimaknai sebagai tanggapan terhadap rejim Modi yang memunggungi piagam tuntutan tersebut.

Diantara deru pemogokan, pekik berlawan, terlebih pasca pemogokan selama 48 jam dituntaskan, muncul pertanyaan kritis di antara kalangan progresif India. Akan dibawa kemana gelegar akbar pemogokan buruh ini? Lebih-lebih pemogokan terlaksana tak jauh dari jadwal pemilu yang akan dilaksanakan tahun ini. Momen Pemilu dianggap penting karena kekhawatiran sebagian kalangan yang melihat protes besar ini hanya dipakai oleh sebagian konfederasi buruh yang terafiliasi dengan partai politik parlementaris untuk mengerek suara belaka, atau menaikkan posisi tawar diantara partai-partai menjelang terbentuknya koalisi baru hasil pemilu. Pertanyaan semacam ini akan menentukan seberapa jauh potensi kelas buruh dan rakyat tertindas India lainnya menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa mereka.

Tanpa penyimpulan yang paling fundamental atas masalah-masalah mendasar masyarakat India dan penyebabnya, gerakan besar ini hanya akan kembali menubruk tembok reformisme atau perubahan yang tidak mendasar belaka. Reformisme adalah kanker yang hidup dalam banyak gerakan rakyat, merusak potensi terbaik dan energi besar massa. Sebuah jebakan yang menghentikan gerakan buruh dan kelas tertindas lainnya pada potensi maximumnya: mengubah total tatanan masyarakat. Tatanan dimana para majikan bukan lagi yang berkuasa, melainkan rakyat pekerja