Sekitar 20an orang baru-baru ini ditangkap polisi di berbagai tempat. Mereka semua dituduh bersalah karena menjadi bagian dari Muslim Cyber Army (MCA) atau Tentara Siber Muslim. Pasalnya, penguasa menganggap jejaring ini menyebarkan kabar bohong atau hoax. Kabar bohong tersebut berupa upaya penyerangan ulama oleh orang gila yang mulai mengemuka pada Februari, 2018 dan dianggap menebarkan kebencian. Buruh setidaknya bisa belajar dua tanda-tanda dari kejadian tersebut berupa meningkatkan represifitas atau penindasan rezim dan perlunya buruh membentuk para pejuang siber.
Apa itu MCA? MCA adalah kelompok renggang yang terdiri dari ratusan ribu akun. Gerakan ini bermula salah satunya dengan melakukan delegitimasi atau kampanye yang menyerang media arus utama. Di hadapan mereka, media arus utama, seperti Kompas dan Metro tidak lebih dari kepanjangan mulut pemerintah.
Tidak jelas bagaimana sistem dan struktur koordinasi dari akun-akun itu. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, kelompok ini mungkin tidak memiliki struktur hirearkis dan berdasarkan pada konsensus kelompok, semisal alumni 212. Kedua, bisa jadi ada struktur yang sistematis menggerakan MCA namun tersembunyi. Apapun itu, di permukaan kelompok MCA tampak ibarat burung atau lebah yang beramai-ramai terbang ke satu arah. Ketika dipukul, formasi itu kacau untuk sementara tapi kembali pada arus dengan cepat. Arus itu dalam hal MCA adalah gagasan garis keras mengatasnamakan agama.
Birokratisasi Kebenaran dan Pembungkaman pada Yang Lain
Penangkapan itu mengemukakan wajah pemerintah yang semakin menggunakan instrumen-instrumen represif terhadap warga. Sebelum penangkapan massif itu, polisi mengaku melakukan inventarisasi terhadap persoalan penyerangan ulama. Inventarisasi itu menemukan ada 45 kejadian dan ada yang benar-benar terjadi tapi ada yang tidak terjadi. Polri menyimpulkan hampir semua isu penyerangan ulama adalah hoax atau kabar bohong dan dikemukakan untuk tujuan politik menyerang pemerintah. Dari sini, negara menetapkan kebenaran mutlak.
Kebenaran mutlak negara itu tidak bisa diganggu gugat. Siapapun dan atas motif apapun tidak boleh beranggapan, apalagi menyebarkan gagasan yang berbeda. “Kejar, selesaikan, tuntas!” kata Presiden Joko Widodo. Instrumen-instrumen yang dipakai terutama adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baiklah jika sekarang yang berbeda mereka, namun. Buruh bisa saja menjadi sasaran berikutnya. Seumpama pemerintah menyimpulkan kebenaran, “investasi harus dimanja dan buruh harus mengalah,” maka segala suara yang mengkritik, meski dengan landasan ilmiah, akan terkena UU ITE karena dianggap menyebarkan kabar bohong. Betapa bahayanya pasal karet ini membungkam rakyat.
Penangkapan ini, yang bisa dipastikan berujung penjara, merupakan kegagapan pemerintah dalam menghadapi gerakan garis keras yang mengatasnamakan agama. Setelah represi formal dengan pembubaran HTI, mereka melanjutkan represi di ruang-ruang maya karena kewalahan menghadapi serangang-serangan politik.
Di satu sisi, pemerintah tidak kunjung memperbaiki pendidikan. Peningkatan pendidikan jelas akan mempercerdas bangsa dan meningkatkan literasi. Sehingga, rakyat tidak akan mudah terbawa oleh arus kabar-kabar tidak berdasar di Internet.
Kenapa Buruh Perlu Pejuang Online?
Akhir-akhir ini, ada kecenderungan media massa yang semakin mengabaikan kepentingan buruh dan menyuarakan “hoax pembangunan” dengan asumsi “trickle down economy” atau ekonomi menetas. Ekonomi menetes adalah anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi akan meneteskan rejeki atau kue ekonomi pada rakyat di bawahnya. Selain itu, ruang berita arus utama semakin dipenuhi oleh drama-drama politik elit. Politisi A bertemu politisi B membahas perebutan kekuasaan di daerah C. Seperti kelompok keras yang mengatasnamakan agama, gerakan buruh sebenarnya sudah punya cukup alasan untuk tidak percaya pada media arus utama.
Namun, seperti kita ketahui, Internet, terutama Facebook dan Google, memiliki algoritma teserndiri. Media-media ini berkepentingan agar orang aktif menggunakan produknya dan bisa mendulang laba dari iklan tanpa mempedulikan kemaslahatan penggunanya. Untuk itu, ia menawarkan rumusan agar pencarian dan time line di dinding semakin personal. Kita hanya akan melihat postingan atau menemukan hasil pencarian yang sesuai dengan rekam jejak masa lalu kita. Artinya, postingan atau pencarian itu akan semakin membenarkan kecenderungan kita dan mengabaikan yang lain. Ujungnya, masyarakat akan semakin terkota-kotakan dalam gelembung sosialnya sendiri-sendiri. Contoh, masyarakat yang tidak menyukai buruh hanya akan melakukan like dan komentar pada postingan yang segagasan dengannya. Ke depan, tidak akan ada postingan yang membela buruh di wall-nya.
Belajar dari keberhasilan untuk menekan Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua, buruh perlu memperluas ruang konsolidasi menjadi lintas kelompok. Ketika itu, Presiden Joko Widodo mencabut atau merevisi aturan yang menyebutkan Jaminan Hari Tua hanya bisa diambil setelah memasuki usia pensiun. Namun, dukungan dari kelompok mahasiswa, kelas menengah, dsb, berhasil mengembalikan bahwa buruh ter-PHK bisa juga mengambil uang mereka sendiri. Di sini, tampak jelas bahwa meskipun online, desakan akan semakin kuat jika bersifat lintas kelompok.
Bagaimana Memulai Perjuangan Online Buruh?
Menghadapi situasi di atas, buruh perlu menyusun kekuatan online, apapun itu namanya, baik pejuang online atau labor cyber army dsb. Pada 2017, grup Facebook anggota KPBI berganti nama menjadi Pejuang Online KPBI. Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota soal perlunya bergerak secara online. Pergantian ini ingin menyampaikan pada anggota-anggota bahwa Facebook, bukan hanya ranah pribadi, ia bisa juga menjadi ruang-ruang propaganda. Gagasan bahwa medsos merupakan ruang juang juga menggema dalam ulang tahun Media Perdjoeangan FSPMI yang ke-11 pada 5 Maret lalu.
Buruh juga sudah memulai aktif di media sosial. Namun, sayangnya kinerja akun-akun gerakan buruh masih terbilang kalah ketimbang para buzzer dari pemerintah. Akun Fanspage Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (Suara KPBI) sebagai contoh baru memiliki 3 ribu pengikut atau orang yang me-like. Padahal, anggota KPBI berjumlah puluhan ribu. Gerakan radikal mengatasnamakan agama bahkan mampu melebihi.
Padahal, kelas buruh memiliki potensi luar biasa, yang jika terorganisir, dapat mengkristalkan kampanye yang ampuh. Sebagai contoh, akun Instagram SINDIKASI mampu mengumpulkan 4,7 ribu follower dengan postingan-postingan menarik dan pengorganisiran di dunia nyata. Padahal, anggota serikat zaman now ini tidak sampai seribu. Talent lain seperti buruh TKI di Korea Selatan, Bajindul yang lincah membuat video blog (vlog) dengan buat 340 ribu pengikut di Youtube dan satu video bisa dilihat oleh lebih 100 ribu orang. Bayangkan jika ia turut mengkampanyekan gerakan buruh atau gerakan buruh bisa melahirkan orang gokil dan mendukung kampanye gerakan buruh. Contoh, lihat vlog Korea Reomit (Kupas Tuntas Medok Korea) yang dilihat 108 ribu orang.
Ruang-ruang propaganda itu wajib bergerak secara massif. Kenapa? Dengan bergerak secara massif postingan-postingan yang menyampaikan kebenaran dapat menembus dinding sosial. Semakin banyak like, comment, dan share, maka postingan memiliki peluang lebih besar muncul di dinding orang-orang yang berbeda pendapat. Di twitter, sebuah tanda pagar juga berpeluang menjadi trending topic jika diramaikan. Cukup 2 hingga 3 ribu twitt dalam sehari untuk menjadikannya trending topic. Ini adalah ruang menembus sekat; berbicara pada kelompok yang tidak atau belum setuju dengan gagasan-gagasan membela buruh dan masih terilusi oleh hoax ekonomi menetes.
Buruh jelas memiliki keuntungan tersendiri. Buruh bisa terorganisir dan kompak dalam satu komando. Sebagai contoh, aksi unjuk rasa Awak Mobil Tangki di Kementerian Tenaga Kerja bisa menggerakan sekitar seribu orang. Bayangkan, jika semua anggota memposting dua kali tweet dengan hastag, contoh #hanifharuskerja atau #pecathanif, pastin tanda pagar itu akan menjadi trending topic di twitter. Media mainstream tak ayal sulit mengelak untuk memberitakannya ketika masyarakat punya rasa ingin tahu. Pun, jika media abai, para netizen dapat memantau apa yang terjadi melalui media sosial. FSPMI sudah memulai dengan menggunakan tanda pagar #bicaralahburuh untuk mendorong buruh-buruh menuliskan perjuangan di media sosial.
Gerakan akan semakin massif jika bisa dilakukan oleh serikat buruh yang lintas bendera organisasi. Tak ayal, serangan terhadap kaum buruh menimpa semua kelompok tanpa memandang bendera. Anggapan-anggapan hoax bahwa buruh rakus dan tidak tahu terima kasih menyerang semua kelompok buruh. Untuk itu, ada ruang-ruang kampanye bersama bagi gerakan buruh untuk mendorong agenda-agenda pro-buruh dan kerakyatan lainnya.
Demi mencapai tujuan itu, buruh perlu menyadari, tugas kampanye tidak hanya ada di pundah pengurus. Sikap penitip nasib harus diberangus termasuk di dunia online. Jadikan media sosial bukan hanya ruang curhat tapi juga propaganda.
Selain itu, gerakan buruh perlu untuk mengalokasikan sumber daya demi mengembangkan potensi ini. Struktur-struktur media perlu dibentuk mulai tingkat konfederasi hingga pabrik. Struktur ini sebaiknya tidak lagi sambil lalu. Artinya, gerakan buruh perlu menempatkan orang-orang untuk fokus pada propaganda media, termasuk media sosial, dan tidak terbebani dengan kerja-kerja lain.
Selain itu, pendidikan-pendidikan perlu digalakan. Kurikulum-kurikulum pendidikan serikat buruh perlu menambahkan proapganda, terutama di media sosial. Buruh, jika mendapat kesempatan pendidikan media, dapat belajar dan mencurahkan ilmu serta teknik dan tenaganya untuk kemaslahatan bersama.
Saya membayangkan ke depan buruh akan mampu membuat kelompok pejuang buruh. Saat ini, sudah ada bahan bakar atau material berupa grup-grup facebook buruh beranggotakan ratusan ribu orang. Kebangkitan online ini, jika dibarengi dengan konsolidasi yang semakin kuat di dunia nyata, bukan tidak mungkin akan membangkitkan gerakan buruh kembali dan bahkan memperbesarnya.
