Awas, Anda Bisa Jadi Korban Kecelakaan Konstruksi! 

Girder Tol Becakayu yang ambruk (foto:TMC Polda Metro)

Kecelakaan kerja proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) menegaskan adanya masalah serius dalam sebagian besar proyek infrastruktur. Dalam delapan bulan terakhir, terjadi 13 kecelakaan kerja proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang tengah digenjot target penyelesainnya.

Korban kecelakaan bukan hanya empat buruh yang tewas, tapi juga keluarga buruh yang kehilangan nafkah. Masyarakat, termasuk Anda, berpotensi menjadi korban. Awal November 2017, Syamsudin nyaris tewas dan mengalami trauma ketika bagian belakang motornya tertimpa beton konstruksi MRT di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Sebulan sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit tertimpa beton pembangunan Tol Becakayu di Kalimalang, Jakarta Timur. Camat Jatinegara Nasrudin Abu Bakar menceritakan warga mulai mengeluh, takut menjadi korban kecelakaan konstruksi.  

Tragedi kecelakaan kerja di proyek Tol Becakayu merupakan rangkaian berita buruk yang meneror hari-hari kita belakangan. Berbagai peristiwa kecelakaan sudah menjadi catatan kelam. Sebut saja: robohnya crane pengangkut beton proyek DDT di Matraman, Jakarta Timur, Kecelakaan pada beton girder proyek LRT Pulo Gadung, Jakarta Timur dan proyek jalan tol Depok-Antasari, Jakarta Jakarta Timur, serta tujuh kejadian lain di berbagai daerah. Potensi kecelakaan lebih besar berpeluang terjadi ketika ternyata ada kesalahan konstruksi di kemudian hari, ketika infrastruktur mulai digunakan. 

Sebagai respon, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menghentikan sementara semua proyek infrastruktur di atas tanah atau elevated, seperti pemasangan girder dan sebagainya. Lokasi yang dihentikan ada di tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, tol di Sulawesi, termasuk di dalamnya proyek pembangunan jembatan-jambatan panjang.

Kejadian kecelakaan kerja yang beruntun, seolah menegaskan bahwa memang ada masalah sangat serius dalam proyek-proyek tersebut. Secara politik, Pemerintah Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai “garansi” keberhasilan kelompoknya mendulang kepercayaan publik pada pemilu 2019.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 untuk melegitimasi pembangunan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN). Dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek ambisius itu mencapai  Rp 4.417 triliun untuk 15 sektor infrastruktur dan 2 program, yaitu program ketenagalistrikan dan satu program industri pesawat terbang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menganggarkan Rp 410 triliun untuk infrastruktur. Angka itu tujuh kali lipat anggaran kesehatan di APBN 2018 sebesar Rp 59 triliun. 

Dampak signifikan dari berbagai pryoek kejar tayang tersebut, tentu saja pengabaian keselamatan kerja bagi buruh-buruh konstruksi yang bekerja siang malam, penggusuran tanah-tanah pertanian yang produktif, tentu saja ketidakjelasan dana yang digunakan untuk pembiayaan proyek. Terkait dengan dana, bisa kita sebutkan beberapa kejadian gaduh ketika Pemerintah berkehendak menggunakan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dana Haji, dan sumber lain yang kontroversial.

Motor Syamsudin yang Tertimpa Beton MRT (Sumber:Idrus.co)

Kecelakaan Kerja Selalu Korbankan Buruh

Kecelakaan kerja yang terjadi di semua tempat kerja dapat dipastikan selalu menumbalkan buruh. Kecelakaan kerja, apalagi yang berujung kematian buruh, selalu menempatkan buruh sebagai pihak paling menderita. Kecelakaan kerja yang berakibat cacat tentu saja menjadikan buruh tak lagi mampu bekerja. Demikian juga ketika buruh meninggal, keluarga kehilangan tulang punggung utama penopang kehidupannya.

Ketika seorang buruh harus kehilangan nyawa akibat kecelakaan kerja, ekonomi keluarga dipastikan limbung. Biaya hidup, biaya sekolah anak-anak, biaya kesehatan, semua hilang menjadi nihil. Apalagi, kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa sebagian besar buruh, termasuk di dalamnya bekerja dalam sistem hubungan kerja yang sangat longgar, informal, dan tanpa jaminan keberlangsungan kerja.

Sebagai contoh, sebut saja pada perusahaan plat merah Perusahaan Listrik Negara (PLN). 60-75 persen buruhnya bekerja dalam sistem kerja outsourcing atau alih daya, termasuk mereka yang lebih dari 20 tahun bekerja. Setiap tahun vendor datang silih berganti.

Dalam catatan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) yang melakukan pengorganisasian buruh outsourcing PLN di Jawa Tengah dan Yogyakarta, ditemukan fakta bisa terdapat 50-150 buruh outsourcing yang tersebar di berbagai vendor, sementara jumlah pegawai organik PLN hanya berjumlah 5-15 orang. Pegawai organik adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebutkan karyawan PLN, bukan outsourcing.

Pada sektor konstruksi kondisinya tak jauh berbeda, kalau tidak boleh dibilang lebih buruk. SERBUK mencatat dari pengalaman anggotanya yang terhimpun dalam Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) di Yogyakarta, mereka bekerja dalam sistem yang lebih longgar. Kalau buruh outsourcing di PLN menandatangani kontrak kerja dengan vendor setahun sekali, pada sektor konstruksi tidak ada kontrak kerja. Biasanya, mereka berasal dari daerah pedesaan yang tersebar di Yogyakarta dan berbagai kota sekelilingnya.

Pola kerja yang dilakukan, ketika ada proyek infrastruktur, Perusahaan Kontraktor (biasanya BUMN) akan menghubungi perusahaan-perusahaan rekanan untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan rekanan tersebut kemudian mengandalkan para mandor yang sudah terhubung dengan buruh-buruh konstruksi untuk berkomunikasi dengan koordinator buruh yang tersebar di berbagai tempat. Para koordinator buruh konstruksi tersebut kemudian akan menghubungi buruh-buruh konstruksi sesuai dengan permintaan mandor. Berdasarkan penuturan pengurus SBKI Yogyakarta, buruh-buruh konstruksi yang terhubung dengan mereka berasal dari berbagai kota seperti Temanggung, Wonogiri, Solo, Semarang, dan Gunung Kidul.

Buruh-buruh konstruksi yang bekerja dalam berbagai proyek konstruksi tersebut, kemudian bekerja hingga proyek selesai. Kalau proyek dikerjakan dalam waktu 3 bulan, mereka akan bertahan di tempat kerja tersebut selama 3 bulan bahkan bisa lebih karena terkadang ditugaskan di tempat lain. Mereka kerja dalam dua shift panjang selama 12 jam tanpa pernah dibayar upah lemburnya, tidur dan istirahat di bedeng-bedeng yang tak layak huni, kesehatannya terabaikan, tanpa alat kelengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memadai, makan seadanya karena harus berhemat, dan tentu saja tanpa fasilitas BPJS. Terkait dengan fasilitas BPJS, SBKI Yogyakarta pernah melakukan advokasi terhadap anggotanya yang mengalami kecelakaan kerja dan perusahaan tidak bersedia menanggung biaya pengobatan. Akhirnya setelah melalui berbagai perjuangan, perusahaan baru bersedia menanggung biaya pengobatan.

Di lapangan, vendor terus menggenjot proyek agar secepat mungkin selesai. Mempercepat penyelesaian proyek juga dapat memangkas biaya produksi dan melambungkan laba bagi vendor yang mendapat proyek secara borongan.

Dengan kondisi yang sedemikian buruk, beban kerja yang berat, dan dikejar target harus cepat selesai, buruh konstruksi bekerja dalam tekanan yang sangat luar biasa. Ketika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan akan dengan sangat mudah menyebutkan karena faktor kesalahan manusia alih-alih melihat sistem dan kondisi kerja. Human error adalah cara paling gampang untuk melimpahkan segala kesalahan pada buruhnya. Buruh konstruksi bekerja dengan beban ganda yang luar biasa.

Lagu Lama tentang Keterbatasan Pengawas 

Angka kecelakaan kerja di Indonesia terlalu tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan angka itu terus meningkat. Dari data sebanyak 98. 711 kecelakaan kerja pada 2010, terjadi kenaikan menjadi 105.182 kecelakaan kerja pada 2015. Angka kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada 2013 berjumlah 129. 111 kasus. Dari kasus tersebut, penyumbang kecelakaan kerja terbesar adalah sektor konstruksi yang mencapai 39 persen. Angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena banyak kecelakaan kerja tidak tercatat.

Jumlah kecelakaan kerja yang tinggi tersebut, sama sekali tidak menggerakkan pemerintah untuk mengambil langkah nyata sebagai upaya perbaikan. Lintas kementrian yang berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur terkesan mencari aman dalam penyelesaiannya. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara berbagai proyek infrastruktur tersebut. PUPR menugaskan pada Komite Keselamatan Konstruksi untuk melakukan audit, tapi itupun tidak jelas apa target besar yang hendak dicapai.

Sementara, Direktur Utama PT Adhi Karya, Budi Harto menuturkan bahwa salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan melakukan evaluasi mendalam pada prosedur pelaksanaan proyek dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Lalu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3), Sugeng Priyanto bahwa pemerintah mengacu pada ketentuan Undang-Undang nopmor 1 tahun 1970 tentang K3.

Tapi, hingga saat ini memang belum ada sanksi berat yang bisa dijatuhkan kepada perusahaan  proyek infrastruktur. Lebih lanjut Sugeng menyatakan sampai saat ini pihaknya masih memproses kasus-kasus tersebut, tapi belum ada satupun laporan selesai yang menjerat nama perusahaan untuk diberi sanksi.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum SERBUK, Subono mendesak agar pemerintah segera memperbarui Undang-Undang K3. Dalam pandangan Subono, sektor konstruksi   paling rentan mengalami kecelakaan kerja, tapi, mereka belum mendapatkan jaminan perlindungan yang sesuai.

Kementrian Ketenagakerjaan boleh dibilang selalu berlindung pada alasan klasik dengan meminta permakluman karena minimnya tenaga pengawas. Mereka menyatakan jumlah pengawas sangat kurang. Perbandingan yang ideal adalah satu orang pengawas mengawasi lima perusahaan sehingga pembinaan berlangsung optimal. Tapi, kondisi di lapangan sangat tidak ideal, data terakhir dari Kemnaker menyebutkan bahwa saat ini 2.288 orang petugas pengawas ketenagakerjaan mengawasi 3.528.808 perusahaan industri mikro, kecil, sedang dan besar yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

Darurat Keterlibatan Buruh Ciptakan Kondisi Kerja Aman 

Setelah kecelakaan pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten, Kementerian Tenaga Kerja membuat tim Unit Reaksi Cepat (URC). Ketika Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melantik pada November lalu, ada 300 orang dengan 12 mobil dialokasikan untuk masuk ke tim ini. Tim tersebut mendapatkan seragam dengan mobil dengan warna berbeda, menurut Hanif, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Hanif menyebut Namun, hingga tulisan ini kelar, belum ada satupun hasil penyelidikan diumumkan pada publik.

Solusi memberi baju baru pada tim lama hanya tampak bagus di permukaan. Sementara, tidak ada kemauan politik nyata dari pemerintah untuk menambah jumlah pengawas dan menegakan hukum ketenagakerjaan. Penegakan hukum ketenagakerjaan jelas memiliki hubungan positif dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja.

Sebagai tindakan cepat, perusahaan-perusahaan wajib melibatkan buruh dalam pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Buruh, bisa diwakili melalui serikat atau perwakilan buruh yang berintegritas, dekat dan mengetahui secara langsung persoalan di tempat kerja. Selain itu, buruh juga dapat melakukan pemeriksaan rutin untuk memeriksa potensi-potensi kecelakaan kerja dan menyusun laporan-laporan untuk menembel keterbatasan para pengawas ketenagakerjaan.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menyadari laporan potensi bahaya tersebut harus segera ditanggulangi. Jika tidak, kecelakaan kerja justru berpotensi meningkatkan ongkos produksi. Para pengawas ketenagakerjaan juga harus tanggap terhadap laporan buruh dan jika perlu menegakan aturan untuk memaksa pengusaha memperbaiki kondisi kerja berbahaya.

Dalam jangka panjang, mesti ada solusi sistemis untuk memperkuat sistem K3 di lingkungan kerja. Revisi Undang-undang K3 yang sudah usang mesti menjamin hak keselamatan kerja buruh dan menguatkan peran buruh dalam mengawasi potensi bahaya dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman. Hak akan lingkungan yang aman perlu memasukan hak menolak pekerjaan berbahaya tanpa pencegahan dan penanganan kecelakaan yang memadahi.

Selain itu, sanksi untuk perusahaan yang menciptakan kondisi kerja berbahaya mesti diatur secara tegas. Setiap potensi kecelakaan, bukan hanya kecelakaan kerja, wajib mendapatkan sanksi untuk menghindari insider. Dalam tataran penerapan, pemerintah mesti serius dengan menambah anggaran dan efektivitas bagi penegakan hukum-hukum ketenagakerjaan.