Arogansi PT.Mayapada Clinic PT.Tanjun Enim Muaralestari

Perundingan Bipartit SPK Tel pada Kamis, 14 Desember 2017

PT Mayapada Clinik (PT MPC) selaku perusahaan Kontraktor PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT TEL) telah menunjukan arogansi dengan merekrut karyawan baru. Padahal, belum ada kesepakatan terkait PHK pengurus Serikat Pekerja PT.Tel yang berindikais memiliki muatan union busting atau pemberangusan serikat.

PT.MPC adalah perusahaan jasa pengelola Clinik PT Tel, Clinik PT Tel. Klinik itu disediakan oleh PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper untuk melakukan perawatan terhadap Pekerja dan Pelayanan BPJS umum.

“Pada tanggal 04 Agustus 2017 PT MPC merekrut tenaga kerja  sebanyak 11 orang, selama hampir 4 bulan tidak ada kontrak kerja” imbuh Bung Rival dan Ina selaku pengurus SPK PT Tel unit Clinik.

Buruh PT MPC anggota dari Serikat Pekerja Kontraktor PT Tel ( SPK PT Tel ) Bung Arli selaku Sekertaris  Serikat Pekerja Kontraktor PT TeL berupaya menuntut status hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang No 13/ 2003, tiga kali  surat perundingan Bipartit dikirimkan  tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Managemen.

PT MPC tidak ada niat baik untuk melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja, bahkan pada tanggal 21 Desember 2017 pihak managemen mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap anggota SPK PT Tel Unit Clinik yaitu Sdr Yudi dengan tuduhan pengamcaman terhadap Chief Medical Office ( CMO ) yaitu dr Rivana, sebelum pihak Managemen mengeluarkan surat Skorsing terhadap 2 orang pengurus SPK Unit Clinik yaitu bung Rival dan bung Dona dengan alasan sebagai saksi atas tuduhan pengancaman tersebut, namun surat skorsing di tolak oleh tim Advokasi Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas ( FSP2KI ) Wilayah Sumsel, dikeluarkan surat skorsing tidak ada dasar apapun sehingga bung Ashal selaku Ketua Advokasi untuk SPK PT Tel melolak surat skorsing tersebut.

Tim Advokasi FSP2KI Wilayah Sumatera Selayan menyikapi Sehubungan dengan surat pemutusan Hubungan Kerja dari PT Mayapada Clinik kepada Sdr Yudi tertanggal 11 Desember 2017 tentang dugaan kasus pengancaman Sdr Yudi terhadap dokter Rifana pada tanggal 8 Desember 2017, Sdr Yudi dinyatakan melanggar Peraturan Perusahaan pasal 43 ayat 15 dan juga tidak lulus masa percobaan :
1. Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan oleh PT Mayapada Clinik bertentangan dengan Undang-undang Tenagakerja no 13 tahun 2003 pasal 151 ayat 1 sd 3.
2. Pelanggaran berat berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan pasal 158 mengacam tidak bisa di jadikan sebagai dasar PHK di karenakan telah di batalkan oleh MK.
3. Tidak ada hasil Investigasi.Kami Federasi Serikat Pekerja Pulp And Paper sebagai tim Advokasi tidak pernah mendapatkan salinan hasil Investigasi tersebut.
4. Sampai saat tidak ada Peraturan Perusahaan, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, pasal Pasal 110 dan Pasal 114
5. Atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PT MPC terhadap Sdr Yudi tim Advokasi FSP2KI Wilayah Sumatera Selatan dengan tegas menolak dengan tegas PHK tersebut dan apabila PHK tidak di cabut maka FSP2KI Wilayah Sumatera Selatan dan jaringan Nasional akan melakukan perlawanan terhadap PHK tersebut.