Sanksi bagi Perusahaan Tanpa Struktur dan Skala Upah

Ilustrasi Struktur dan Skala Upah
Buruh.co, Jakarta – Buruh bisa melaporkan perusahaan yang tidak menerapkan struktur dan skala upah pada pemerintah. Pemerintah bisa menjatuhkan sanski administratif.
Disela-sela sebelum diskusi berakhir, Roni S. Afriyanto dari SPKPD Karawang mengatakan “Penyampaian materi struktur dan skala upah sesuai Permenaker no. 1 tahun 2017 harus terus di laksanakan terutama oleh FSP2KI bersama Serikat Pekerja Anggota (SPA)  kepada setiap anggota dari SPA secara bergantian.” Dengan begitu,  setiap pekerja dapat menjadi tahu mengenai struktur dan skala upah yang menjadi haknya.”
Mengenal Permen tentang Struktur dan Skala Upah 
Ajakan itu muncul dalam diskusi Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) di Karawang. Diskusi itu membahas Peraturan Menteri Tenaga Kerja 1/2017. Aturan yang mulai berlaku pada 21 Maret 2017 itu merevisi Kepmen 49/MEN/IV/2014 tentang hal yang sama.
Struktur dan skala upah adalah sistem yang merinci upah berdasarkan golongan pekerjaan. Sementara, skala upah mengatur batas perbandingan upah terendah dan tertinggi dalam suatu perusahaan.
Pemateri Nelson Saragih menegaskan struktur dan skala upah merupakan hal yang penting. “Sangat penting bagi pekerja agar dapat menciptakan rasa keadilan dalam sistem pengupahan sesuai golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Begitupun dapat terwujudnya keharmonisan hubungan industrial antara pekerja dangan pengusaha” ucap Nelson F. Saragih sebagai pemateri.
Laporan Berujung Sanksi

 Diskusi yang berlangsung antusias itu menyimpulkan buruh mesti melaporkan perusahaan yang tidak menerapkan struktur dan skala upah. Perusahaan menerima sanksi administratif jika kewajiban melaksakan pemberitahuan kepada buruh/pekerja paling lambat 23 Oktober 2017 soal struktur dan skala upah tidak dilaksanakan.

Diskusi yang dihadiri oleh 20 orang buruh itu juga sepakat erikat buruh/pekerja mengambil peran aktif untuk mewujudkan pelaksanaan kewajiban pengusaha mengenai hal ini. Anggota Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli (SPKPD) dan Serikat Pekerja Kimberly Clark Indonesia mengusulkan agar buruh melaporkan pengusaha yang tidak melaksanakannya maka serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan. Tidak hanya itu, buruh juga mesti mengawasi laporan ke Dinas Tenaga Kerja itu.

Untuk itu, FSP2KI juga mengusulkan agar buruh berserikat. Ini karena serikat buruh/pekerja akan menjadi naungan dan terakomodir dari setiap kebijakan dan menjadi kuat dalam perselisihan.

Diskusi tersebut di selenggarakan Sabtu 1 April 2017 olehFSP2KI di sekretariat – Karawang. Dalam diskusi tersebut suasana interaktif sangat hidup dari masing-masing peserta dengan adanya berbagai argumentasi pendapat. “Peserta merasa diskusi ini sangat penting untuk diketahui dan pahami oleh setiap pekerja, khususnya serikat buruh/pekerja,” komentar Kholidi selaku Wakil Sekjen FSP2KI, begitupun komentar yang sama dari Yoseph Zulkarnaen (auditor FSP2KI) dan Akhmad Jaelani (Korwil Jabar – KPBI).

Diskusi sekitar 4 jam pada Sabtu, 1 April 2017 mulai pukul 14:00 s/d 18:00 wib berlangsung dengan serius dan berbagai argumentasi dari setiap peserta hingga akhirnya peserta dapat mengerti dan memahaminya.